Ungkapan Ḥubb al-Watan min al-Iman telah menjadi slogan penting dalam diskursus keislaman dan kebangsaan di Indonesia, khususnya dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Sebuah ungkapan yang jamak dimaknai sebagai ekspresi rasa nasionalisme atau patriotisme dalam balutan agama.
Hal tersebut tampak pada seringnya ungkapan itu muncul pada setiap momen besar, seperti pada Hari Kemerdekaan atau Hari Santri Nasional, setiap tahunnya; biasanya dibarengi dengan cerita-cerita mengenai kontribusi para ulama dalam perjuangan nasional. Sebuah ingatan sejarah yang terus ditanam dan diwariskan dari generasi ke generasi; bahwa NU adalah bagian dari aktor pejuang kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajah.
Pemaknaan ini sebenarnya bisa dibaca dari dua sudut pembacaan: di satu sisi, ia dapat dilihat sebagai alat mobilisasi untuk membangkitkan semangat perlawanan, dan di sisi lain, juga memungkinkan untuk dilacak sebagai bagian dari ekspresi hubungan agama-negara dalam tradisi Sunni.
Transformasi pemaknaan, sebagaimana diasumsikan penulis, dapat ditelaah dari sisi historisnya. Versi yang paling lama terkait kemunculan pernyataan Ḥubb al-Watan min al-Iman adalah pendapat yang menyebut bahwa kalimat tersebut sudah menjadi perbincangan (mengenai keotentikannya) beratus-ratus tahun lalu, seperti dalam al-Maqashid al-Hasanah karya Imam Sakhawi, Kasyf al-Khafa karya al-‘Ajluni, Silsilat al-Ahadits al-Maudhu‘ah karya al-Albani, dan ulasan Mula al-Qari dari beberapa pendapat dalam karyanya al-Asrar al-Marfu‘ah.
Lalu, pada masa setelahnya, slogan ini dipopulerkan oleh Butrus al-Bustani (w. 1883 M), seorang Nasrani asal Lebanon, dalam konteks nasionalisme Arab pada abad ke-19. Kemudian, dalam konteks Indonesia, slogan ini digunakan oleh KH Hasyim Asy’ari (w. 1947 M) untuk membangkitkan perlawanan terhadap penjajah dan perjuangan kemerdekaan, mirip yang dilakukan al-Bustani.
Atas dasar pertimbangan historis ini, pembacaan terhadapnya menjadi penting untuk melihat bagaimana pergeseran pemaknaannya Imam Sakhawi hingga KH Hasyim Asy’ari dan implikasi di masa setelahnya.
Selama ini, beberapa penelitian yang sudah dilakukan belum menyentuh persoalan dalam subjek tersebut. Sejauh yang ditemukan, terdapat tiga kecenderungan dalam penelitian yang ada. Pertama, penekanan terhadap implikasi kebangsaan, seperti dalam Khalimatus Sadiyah, dkk. atau Zaidatur Rofiah. Kedua, penekanan dalam konteks pendidikan, seperti yang dilakukan oleh Hamidulloh Ibda. Dan, ketiga, penekanan pada analisa sejarah seperti yang dilakukan oleh Ahmad Munjin Nasih dan Meidi Saputra yang menyebut slogan Hubbul Wathan sebagai hasil dari dialektika yang lahir dari rahim tarekat Shiddiqiyah.
Dari semua penelitian tersebut, belum ada yang menyentuh ranah pergeseran makna dan hubungannya dengan konteks agama-negara dalam tradisi Sunni. Atas dasar itu, penulis hendak menjawab apakah slogan ini ada kaitannya dengan ekspresi hubungan ulama Sunni dengan pemerintah atau penguasa? Dan bagaimana slogan ini dimaknai dari waktu ke waktu? Dua pertanyaan ini penting diajukan karena berimplikasi terhadap pemaknaannya di masa kini.
Asal-usul Hubb al-Watan
Perbincangan mengenai asal-usul slogan Ḥubb al-Watan min al-Iman telah membuktikan bahwa ia tidak murni lahir di Indonesia melalui KH Hasyim Asy’ari (meskipun ada yang mengatakan KH Abdul Wahab Chasbullah). Terdapat dua pendapat mengenai asalnya. Pertama, slogan ini disebut berasal dari seorang nasionalis Suriah pertama bernama Butrus al-Bustani. Sebagaimana disampaikan Syafiq Mughni, salah satu tokoh Muhammadiyah, bahwa Butrus al-Bustani menggunakannya untuk memobilisasi kebangkitan semangat pembaharuan pada masyarakat Suriah di bawah kekuasaan kesultanan Turki Utsmaniyah.
Kedua, seperti yang disampaikan Hilmy Muhammad, salah satu tokoh NU, bahwa slogan ini berasal jauh sebelum itu. Bahkan ia menilai penyebutan asal pertama slogan ini dari Butrus al-Bustani adalah keliru, karena faktanya slogan tersebut sudah muncul dalam karya Imam Sakhawi (w. 1497 M). Dari dua perbedaan yang terlihat, menunjukkan bahwa slogan tersebut bukan murni dari KH Hasyim, melainkan dari ratusan tahun yang lalu.
Meskipun, cacatan paling jauh slogan ini terdapat dalam karya Imam Sakhwi, namun bukan berarti ia berasal darinya. Sebab, Imam Sakhawi hanya mengulas mengenai keotentikan kalimat tersebut, apakah ia termasuk hadis atau bukan. Ulama-ulama setelahnya seperti Muhammad al-Qari al-Harawi al-Hanafi (w. 1606 M), Muhammad al-‘Ajluni (w. 1749 M), dan Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1999 M), juga mengulasnya.
Sebenarnya, tiga tokoh yang disebut kemudian jarang muncul dalam pembahasan slogan ini, yang paling sering adalah nama Imam Sakhawi dan/atau Syekh Muhammad Ali, pengarang syarah (penjelasan) kitab Riyadh as-Shalihin berjudul Dalil al-Falihin. Meskipun demikian, dari semua ulama yang disebutkan tadi, semuanya sepakat bahwa tidak ada di antara ulama yang mengakui kalimat itu sebagai hadis. Sebagai gambaran, berikut pendapat Imam Sakhawi dalam Maqasid al-Hasanah minal Ahadits al-Masyhurah ‘alal Alsinah: “Aku tidak menjumpai riwayat (hubbul wathan minal iman) sebagai hadis, tapi secara substansial maknanya benar.”
Penerimaan Imam Sakhawi, berikut juga ulama-ulama setelahnya, mengalami pemaknaan yang berubah. Tranformasi ini bisa dilihat ketika slogan Hubbul Wathan dipakai oleh Butrus al-Bustani dan KH Hasyim Asy’ari. Pada al-Bustani, term Hubbul Wathan muncul dalam pamflet yang diterbitkannya pada September 1860 M, yang mengajak masyarakat Suriah untuk menghentikan kekerasan sektarian demi persatuan atas dasar cinta bersama terhadap bangsa dan tanah air (hubb al-watan). Baginya, solidaritas rakyat harus disatukan melalui identitas bangsa, alih-alih tuhan.
Hal tersebut sedikit tampak berbeda dengan KH Hasyim Asy’ari yang menyatukan keduanya, yakni antara religiusitas dan nasionalisme. Namun, tujuan untuk mencegah pelbagai kelompok agama untuk berjalan sendiri-sendiri dengan menyatukannya dalam identitas kebangsaan, serupa dengan tujuan yang dilakukan al-Bustani.
Relasi Agama-Negara dalam Tradisi Sunni
Dalam slogan Hubb al-Wathan Min al-Iman, terdapat dua kata yang menggambarkan hubungan antara negara dengan agama, yaitu wathan dan iman. Meskipun, sejauh ini, belum ada yang menyebutnya terkait dengan relasi tersebut, tapi indikasi ini dapat diperkuat dengan fakta bahwa ulama-ulama yang telah disebutkan sebelumnya adalah bagian dari ulama Sunni.
Dalam konteks hubungan negara dan agama, ulama Sunni sering kali berperan untuk mencegah perpecahan dan meminimalkan ancaman bagi negara. Tatanan politik semacam itu tentu didasarkan kepada perjanjian tak tertulis antara negara dan ulama. Seringkali negara juga menggunakan lembaga keagamaan untuk kepentingan legitimasi. Dominasi negara atas bidang keagamaan sudah terjadi dalam tradisi Sunni sejak abad ke-17 di kekaisaran Usmaniyah ketika pejabat agama menjadi bagaian dari birokrasi. Kontrol negara terhadap ulama kemudian menjadi norma hingga saat ini. Dalam pada ini, sudah jelas bahwa bukan agama yang menggerakkan politik, namun sebaliknya, politiklah yang menggerakkan agama.
Berpindah sejenak ke peristiwa Arab Spring, Islam sering dinilai sebagai anti-revolusi, imbas dari ulama-ulama yang lebih pro terhadap pemerintah daripada rakyat. Dalam pandangan A Bayat, penilaian itu tak sepenuhnya benar, sebab ada juga unsur-unsur revolusioner dalam tubuh Islam, khususnya Syi’ah dan Sunni. Syi’ah sebenarnya lebih rentan terhadap revolusi dan protes daripada Sunni. Hal ini diduga disebabkan karena Syi’ah mewakili kelompok minoritas yang membuat mereka condong lahir sebagai agama protes. Kisah perjuangan Imam Hussein melawan Mu’awiyah yang kuat dan menindas menjadi dasar doktrinal dan historis radikalisme Syi’ah.
Namun demikian, Sunni juga memiliki unsur-unsur revolusionernya. Hasan al-Banna memiliki konsep negara dan masyarakat jahiliah yang ia ambil dari pemikiran al-Maududi. Pada tahun 80-an, juga banyak para menganut Marxisme dari Sunni, seperti Tariq al-Bisri, Muhammad Imarah, dan lainnya, beralih ke Islamisme, sehingga paham-paham Marxis dibawa ke ranah politik yang menggambarkan ideologi dunia ketiga yang melawan imperialisme, zionisme, dan sekularisme.