Sementara, Mamang Abdurrahman dari politisi Golkar, mengatakan, “Pernyataan SBY adalah ungkapan politik. Maka ketika sebuah ungkapan masuk ke ranah politik itu menjadi sebuah kewajaran. Tidak masalah ketika hal itu ditanggapi juga dengan pernyataan politik.”
Namun, ketika hal itu ditanggapi orang awam, sebagaimana juga disetujui oleh Mukhlisin, maka hal itu akan melahirkan kegaduhan dan kekisruhan. Tentu pernyataan-pernyataan seperti itu harus dibatasi karena di saat ini sarana informasi begitu mudah dijangkau oleh berbagai kalangan.
Sedangkan Boni Hargens, pengamat politik yang menulis buku “10 Dosa SBY” mengatakan, bahwa pernyataan SBY termasuk blunder dan harus diluruskan. Pengamat yang begitu keras mengkritik kepemimpinan SBY selama 10 tahun ini tidak segan-segan mengatakan bahwa banyak hal yang harus dibenahi pada saat SBY menjadi penguasa. Apa yang diungkapkan oleh Boni melalui riset ilmiah, sehingga segala sesuatu yang tidak sejalan harus diformat atau ditanggapi dengan cara ilmiah pula.
Terakhir, apa yang saya dapatkan dari Catatan Demokrasi, adalah apa yang dijelaskan oleh Chusnul Mar’iyah, Komisioner KPU 2004, bahwa sebenarnya jika diinginkan terjadi perubahan teknis dalam pelaksanaan pemilu, yang perlu dilakukan adalah amandemen undang-undang pemilu. Chusnul mengatakan, “Saya menginginkan bahwa partai yang boleh mengusung calon presiden adalah 0%. Sehingga setiap partai politik dapat mengusung calon sesuai dengan kemauannya.” Tentu hal ini tidak mudah karena harus mengubah dulu peraturan yang ada saat ini.