Pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 tahun lalu, ada pesan krusial yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu jangan ada lagi politik identitas dan jangan ada lagi politisasi agama. Amanat kenegaraan itu terasa begitu riil di era saat ini. Suka atau tidak, adalah fakta bahwa kehadiran agama di ruang publik dan segala bidang masyarakat memicu kebisingan hingga konflik antarumat beragama.
Jika kita merujuk pada semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya konflik antarumat beragama tidak separah sekarang. Pasalnya secara historis, waktu perumusan dasar negara, Indonesia dihadapkan pada tiga pilihan; apakah Indonesia akan menjadi negara sosialis, negara agama, atau negara kebangsaan yang netral agama.
Kesepakatan seluruh elemen bangsa ketika itu adalah memilih nasionalisme yang netral agama. Konsep nasionalisme ini menyepakati dasar negara, yaitu Pancasila sebagai perpaduan dari ide-ide besar seperti pemikiran barat, nilai-nilai ajaran Islam, dan pemikiran yang berakar dari budaya bangsa Indonesia.
Bernard Dahm, sejarawan kelahiran Jerman dalam bukunya yang berjudul The Struggle for Indonesian Independence, menyebutkan bahwa pemilihan nasionalisme netral agama sebagai hogere optrekking menjadi titik pertemuan berbagai ideologi yang saling bertentangan, dipadukan di dalam ideologi negara, yaitu Pancasila.
Dengan demikian, hal tersebut mengindikasikan perjalanan historis dasar negara Pancasila kurang dipahami secara utuh oleh masyarakat. Selain itu, implementasi sila-sila dalam Pancasila masih hanya sebatas teori dan belum maksimal dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat beragama dan bernegara.
Hal itu terbukti dengan tingkat kerawanan konflik antarumat beragama di Indonesia setiap hari semakin meningkat bahkan cenderung mengkhawatirkan keharmonisan, keutuhan, persatuan, toleransi antarumat beragama. Hal ini dapat kita lihat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga dipertebal lagi di era Pilpres 2019. Apalagi di era teknologi, secara terang-terangan konflik agama membuat keributan dengan beragam aneka tafsir yang kadang bertentangan dengan prinsip kenegaraan. Sebut saja tafsir agama dengan klaim kebenaran sepihak yang tidak lain adalah kelompok konservatif dan radikal.