Kita sedang menyaksikan paradoks keberagamaan. Ketika program besar negara bermasalah, yang paling cepat tampil membela sering kali justru tokoh agama. Sebaliknya, ketika warga menjadi korban kebijakan, mereka harus bersusah payah mencari legitimasi keagamaan untuk membela haknya.
Kasus dugaan keracunan massal di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, menjadi ujian serius bagi cara kita memahami relasi agama dan kekuasaan.

Pada 1 September 2026, ratusan santri mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data Dinas Kesehatan Sidoarjo hingga Kamis (3/9) pukul 06.00 WIB mencatat 666 pasien. Sebanyak 581 santri telah diperbolehkan pulang, 77 masih dirawat dan enam lainnya menjalani observasi.
Angka tersebut semestinya tidak dibaca sekadar sebagai statistik. Di baliknya terdapat ratusan tubuh anak yang menjadi objek kebijakan publik.
Di sinilah agama diuji. Bukan dengan pertanyaan, “Mengapa masyarakat mengkritik program pemerintah?” melainkan: “Bagaimana agama memastikan kebijakan yang diniatkan untuk kebaikan benar-benar menghasilkan kebaikan?”
Agama Bukan Stempel Kekuasaan
MBG memiliki tujuan yang baik. Memperbaiki gizi dan membangun generasi sehat. Karena itu, kritik terhadap pelaksanaannya tidak identik dengan penolakan terhadap programnya.
Dalam perspektif fikih, niat baik tidak cukup menjadi ukuran kebijakan publik. Ia harus diuji melalui kemaslahatan, keamanan, keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban. Tradisi fikih sendiri tidak lahir sebagai perangkat legitimasi kekuasaan. Imam Abu Hanifah, misalnya, dikenal menolak jabatan kehakiman pada masa Abbasiyah. Kisah tersebut menunjukkan pentingnya jarak kritis ulama terhadap kekuasaan.
Karena itu, ketaatan kepada ulil amri tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban mengatakan “iya” kepada pemerintah dalam segala keadaan. Kekuasaan dibatasi oleh keadilan, amanah, kemaslahatan, serta larangan menimbulkan mudarat.
Dari sinilah gagasan fikih oposisi menemukan relevansinya. Fikih oposisi bukan fikih pemberontakan. Ia bukan ajaran untuk menjatuhkan pemerintah. Ia adalah perspektif fikih yang menempatkan agama sebagai kekuatan moral yang independen untuk mengawasi, mengoreksi, dan menawarkan alternatif ketika kebijakan negara berpotensi merugikan masyarakat.
Jika fikih kekuasaan bertanya, “Bagaimana agama membenarkan kebijakan negara?” maka fikih oposisi mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: “Bagaimana agama memastikan kebijakan negara benar-benar menghadirkan kemaslahatan?”
MBG dan Ujian Hifẓ al-Nafs
Dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, kasus Sidoarjo harus dibaca melalui prinsip hifẓ al-nafs —menjaga jiwa. Jika tujuan MBG adalah memenuhi kebutuhan gizi anak, keamanan makanan bukan persoalan teknis belaka. Ia merupakan persoalan etik dan keagamaan. Makanan bergizi yang tidak aman justru bertentangan dengan tujuan menjaga jiwa.
Kaidah dar’u al-mafāsid muqaddamun ‘alā jalb al-maṣāliḥ —mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan— menjadi sangat relevan. Karena itu, keberhasilan MBG tidak boleh diukur hanya dari jumlah porsi yang dibagikan. Pertanyaan yang lebih penting ialah: apakah makanan itu aman, bergizi, tepat waktu, terdistribusi secara adil, dan dapat dipertanggungjawabkan?
Kasus Sidoarjo menunjukkan bahwa persoalannya tidak boleh berhenti pada pertanyaan tentang “siapa yang salah”. Pemerintah perlu memeriksa sistem: standar keamanan pangan, rantai distribusi, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mekanisme pengaduan, hingga akuntabilitas penyedia makanan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bahkan mengakui adanya kelalaian SPPG dalam kasus tersebut. BGN menyebut persoalan waktu pengolahan, distribusi, dan pencantuman batas waktu konsumsi sebagai bagian yang harus dievaluasi. Artinya, insiden tersebut semestinya menjadi momentum untuk menguji ulang tata kelola MBG secara menyeluruh, bukan sekadar memberi sanksi kepada satu unit pelaksana.
Fikih yang Berpihak kepada Korban
Gagasan fikih oposisi memiliki akar kuat dalam pemikiran Abdurrahman Wahid. Dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita (2006), Gus Dur menempatkan Islam sebagai kekuatan yang membela kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan. Semangat itu juga tampak dalam Tuhan Tidak Perlu Dibela (1999). Agama tidak membutuhkan manusia untuk membela Tuhan dengan cara membungkam kritik. Justru manusia yang mengalami ketidakadilan membutuhkan keberpihakan agama.
Karena itu, ketika santri menjadi korban, agama tidak cukup hanya menyerukan kesabaran. Agama harus bertanya: mengapa sistem gagal? Siapa yang bertanggung jawab? Apa yang harus diperbaiki agar kejadian serupa tidak berulang?
Di sinilah ulama, pesantren, kampus, organisasi masyarakat, dan media massa memiliki fungsi penting. Mereka perlu menjadi pengawas moral kebijakan publik: melakukan audit sosial, menguji kebijakan melalui maqāṣid al-sharī‘ah, dan menyuarakan kepentingan kelompok yang paling rentan.
Negara yang kuat tidak membutuhkan agama yang selalu mengatakan “iya”. Negara yang sehat membutuhkan agama yang berani mengatakan “tidak” ketika memang harus mengatakan tidak—dengan argumen, etika, data, dan kasih sayang. Loyalitas kepada negara tidak sama dengan kepatuhan tanpa batas kepada pemerintah. Mengoreksi negara bukan berarti membenci negara. Justru kritik yang jujur dapat menjadi bentuk kesetiaan paling bermartabat kepada republik.
Jika MBG adalah ikhtiar negara memberi makan generasi masa depan, agama harus memastikan makanan itu halal, aman, bergizi, adil, transparan, dan maslahat. Di situlah fikih tidak berhenti sebagai stempel kekuasaan. Ia kembali menjadi suara nurani.
Dan ketika negara membutuhkan koreksi, agama seharusnya tidak berdiri di belakang kekuasaan. Agama harus berdiri di samping rakyat.
