Sebabnya, secara singkat Akyol mendefinisikan kebebasan (liberty) sebagai ‘tidak adanya pemaksaan yang bersifat koersif’. Perihal ini saya jadi teringat Khaled Abou El-Fadl—salah seorang yuris kenamaan di Univeristy California Los Angles (UCLA)—yang membagi otoritas menjadi dua, koersif dan persuasif. Sementara yang pertama ditaati karena posisi strukturalnya, otoritas yang kedua ditaati karena kompetensinya.
Yurisprudensi Abad Pertengahan: Kemunculan dan Prospek

Mula-mulanya, Akyol mendasarkan argumen kebebasan ini berdasarkan penggalan surat Al-Baqarah yang banyak dikutip para sarjana pendukung kebebasan beragama. ‘Tidak ada paksaan di dalam agama’ dapat kita temui ketika mendiskusikan topik kebebasan, tanpa terkecuali di buku ini.
Menariknya, Akyol menyadari bahwa butuh upaya lebih dari sekadar merepetisi penggalan ayat tersebut, yakni dengan memikirkan kembali syariat Islam. Ia menyadari betapa sebagian interpretasi dari syariat kerap mencederai nilai-nilai luhur dan hak asasi manusia itu sendiri. Sebenarnya, perspektif ini sudah ia ketengahkan 14 tahun lalu pada salah satu kuliahnya di TEDxWarwick.
Ia kemudian mengajukan satu rangkuman pendek pada apa yang disebut sebagai ‘Yurisprudensi Pasca-Qur’an’ dengan titik fokus pada pertanyaan seputar kemunculan tradisi hukum Islam pada abad pertengahan.
Singkatnya, di masa tersebut, praktik-praktik keagamaan bersinggungan erat dengan kedaulatan negara, maka mengkreasikan hukum merupakan hal yang krusial. Kendati demikian, ketika para pakar hukum mencoba untuk merujuk pada Qur’an dalam proses legislasinya, hanya sedikit ayat yang mempunyai konten bernuansa hukum. Karena itulah, merujuk pada tradisi Pasca-Qur’an (baik itu hadis atau bahkan penalaran akal) adalah pilihan yang tidak terhindarkan.
Selanjutnya Akyol mencoba untuk mengurai preferensi para yuris dalam mengkreasikan hukum yang bersifat memaksa. Ia berpendapat bahwa paksaan yang bersifat koersif merupakan hal lazim pada saat itu. Imperium-imperium Gigantis (Bizantium dan Sasaniyah) juga memaksakan agama resmi mereka dan bahkan mengganjar hukuman mati bagi pelaku apostasi.
Ia kemudian memungkasi bahwa kita tidak dapat menilai hal tersebut keliru berdasarkan kacamata hari ini. Persoalannya terletak pada sebagian orang yang menganggap bahwa standar tersebut tidak lekang oleh waktu serta bisa diimplementasiakan kapan saja mengingat hal tersebut dimandatkan oleh syariat (hal. 38).
Sayangnya, pada bagian ‘apa yang harus dihidupkan kembali dari syariat?’ (chapter 3), gagasan Akyol sangat trivial dan terkesan mengulang banyak sarjana hukum Islam. Intensi (maqasid) dari syariat merupakan hal krusial yang harus dihidupkan, tulisnya. Alih-alih pengaplikasian hukum Islam secara literal sebagaimana termaktub dalam kitab klasik, pemahaman terhadap spirit di baliknya yang harus dihidupkan kembali. Sebuah gagasan yang telah banyak disuarakan oleh sarjana Muslim, utamanya para maniak kajian maqasid al-syariah. Dengan kata lain, tepat di bagian ini tidak ada hal yang benar-benar baru.
Sebagai pamungkas, Akyol menyudahi buku ini dengan pertanyaan apakah isu kebebasan merupakan konspirasi Barat. Nampaknya, tanpa menyelam lebih dalam, kita akan sangat mudah mengendus bahwa pertanyaan tersebut merupakan sanggahan terhadap pandangan yang selama ini banyak beredar. Seolah-olah ia hendak mengatakan bahwa isu ini bukanlah semata-mata konspirasi pihak asing. Kendati demikian, ia memahami mengapa umat Islam bersikap permisif terhadap gagasan kebebasan. Tidak lain disebabkan satu kata yang banyak mengubah tatanan dunia Islam sejak abad ke-18 dan 19: kolonialisme.
