Bulan Ramadan kemarin Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tempat saya mengajar kedatangan pengawas yang memang sengaja diundang oleh kepala sekolah. Pengawas itu memuji kepala sekolah atas undangannya itu. Menurutnya, kepala sekolah memiliki visi yang hebat untuk masa depan sekolahnya. Kepala sekolah saya dinilai memiliki pemikiran yang terbuka, sehingga muncul ide darinya untuk mengadakan seminar penerapan kurikulum merdeka belajar.
Tapi tunggu dulu. Merdeka belajar di SMK berbasis pesantren, apa bisa?
Kepala sekolah membuktikan minatnya terhadap perkembangan dunia pendidikan dengan mengikuti penjelasan materi oleh pengawas sekolah. Beberapa pertanyaan dilontarkan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pemateri. Pemateri pun juga dengan antusias menyambut pertanyaan-pertanyaan dari kepala sekolah.
Sebagai peserta seminar yang tergolong muda di antara dewan guru yang lain, tentu saya lebih memilih sikap sebagai pengamat. Saya lebih memosisikan diri sebagai guru muda yang sedang belajar. Alih-alih ikutan bertanya seperti kepala sekolah, saya lebih tertarik membayangkan berapa isi amplop usai seminar nanti.
Pada intro seminar, pemateri menjelaskan bahwa yang dimaksud merdeka belajar adalah kebebasan dalam memilih cara belajar. Baik guru ataupun siswa, bahkan sekolah, lebih diberikan keluasaan dalam mengatur pola atau cara belajar.
Kendati demikian, saya masih bisa merasakan klise. Sebebas apapun kurikulum merdeka belajar yang dielu-elu, toh pada akhirnya diatur juga. Kurikulum merdeka belajar membebaskan pola pengaturan jam belajar dan juga metode belajar, akan tetapi pembelajaran dituntut menghasilkan produk. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan lembaga pendidikan yang bernaung di bawah sebuah pesantren, maka akan muncul beberapa paradoks yang menarik dibahas.
Pertama, merdeka belajar di tempat yang serba dibatasi. Kita semua tahu bahwa banyak pesantren yang membatasi akses dan mobilitas santri yang bermukim di asrama—terlebih lagi bagi pesantren besar yang memiliki jumlah santri beribu-ribu. Selain dibatasi mobililtasnya (dikurung di lingkungan pesantren), para santri juga dibatasi dalam hal penggunaan gawai. Bahkan saya berani mengatakan bahwa tidak ada satupun pesantren di Indonesia yang membolehkan santrinya membawa handphone.