Muktamar NU dan Lingkaran Setan Korupsi

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 27 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, saya khawatir apa yang terjadi pada muktamar sebelumnya terulang. Di Lampung pada Desember 2021, arena muktamar terasa seperti pasar. Orang-orang begitu bebas bertransaksi. Hasilnya, belum setahun dari muktamar, Bendara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Maardani H Maming, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, saat Maardani H Maming menduduki posisi sebagai bupati.

Peristiwa itu terasa menampar marwah NU sebagai jamiyah keagamaan terbesar di Indonesia. Mungkin secara organisatoris NU memang tidak tersangkut. Tapi skandal itu jelas membuktikan bahwa ada yang tak beres di arena muktamar ke-34 tersebut: NU tak lagi waskita. Tak bisa membentengi diri dari intrik-intrik transaksional. NU mungkin gagah bila melawan diktator, seperti di zaman Orde Baru, tapi belum tentu mampu menghindar dari bujuk rayu koruptor. Itulah kenapa kemudian bendaharanya menjadi pesakitan korupsi. Itulah kenapa belakangan ini NU terlihat lebih sibuk mengurusi sengkarut pertambangan yang diurus ketimbang mengurus jemaahnya.

https://www.instagram.com/jejaringduniasantri/

Muktamar ke-35 kali ini harus dijadikan momentum untuk mereposisi NU di hadapan negara yang sedang mengalami masalah super dimensional, terutama masalah korupsi. Negara ini tidak akan runtuh oleh kebodohan atau kemiskinan rakyatnya. Tapi, negara ini sudah di ambang keambrukan oleh sebab korupsi.

Boleh dibilang, korupsi di negeri ini sudah sampai pada tahap TSM: terstruktur, sistematis, masif. Seluruh lini negara dan lapisan sosial sudah terinfeksi virus korupsi. Korupsi terjadi mulai dari tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) hingga ke lingkaran istana. Koruptornya mulai dari lurah/kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, bahkan hingga pendekarnya penindakan korupsi, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung —yang disebut-sebut korupsi di atas korupsi. Korupsi kwadrat. Kerugian negara akibat korupsi itu bisa mencapai ribuan triliun rupiah bila semuanya terungkap secara transparan dan akuntabel.

Wajar, jika indeks korupsi Indonesia kian terbenam. Dari tahun ke tahun terus memburuk. Pada 2025, skor indeks korupsi Indonesia 34 dari skala 100. Indonesia berada di peringkat 109 dari 180 negara.

Skor Indeks Korupsi Indonesia

Tahun Skor
2019 40
2020 37
2021 38
2022 34
2023 34
2024 37
2025 34

Anomie Indonesia

Kenapa Masyarakat Indonesia kian begitu bersemangat dan bergairah dalam melakukan korupsi? Ada baiknya kita meminjam teori Émile Durkheim, Anomie, yang kemudian dikembangkan oleh Robert K Merton. Berdasar teori Émile Durkheim ini, ketika terjadi guncangan dan perubahan yang begitu cepat di berbagai bidang, seperti disrupsi di era digital ini, contohnya, masyarakat akan tercerabut dari akarnya. Akarnya bisa berupa norma, tradisi, dan nilai-nilai lama. Di saat yang sama, norma, tradisi, dan nilai-nilai lama itu juga tertimbun oleh norma, tradisi, dan nilai-nilai baru yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Struktur sosial menjadi goyah. Masyarakat kehilangan arah. Kondisi itulah yang oleh Durkheim disebut anomie.

Di tengah anomie itu, masyarakat melihat gaya hidup hedonis begitu menghipnotis. Dan terhipnotis. Lalu harta dan takhta menjadi agama baru. Sesuatu yang dijadikan tujuan dan harus diperjuangkan. Semua harus direngkuh, tak hanya dengan berbagai, tapi juga dengan segala cara. Korupsi kemudian menjadi “tarekat” baru, jalan untuk menaiki tangga kekuasaan, jalan untuk menumpuk kekayaan. Dan hari ini, yang lebih dihargai, yang lebih disegani, yang dipuja-puji, adalah mereka yang bertakhta dan berharta. Tak peduli melalui jalan mana takhta mereka duduki. Masa bodoh kekayaan bumi Ibu Pertiwi dikangkangi.

Begitulah anomie masyarakat Indonesia jika dilihat dari kacamata teori Émile Durkheim. Bagaimana penghabisannya? Jelas, kondisi anomie seperti ini tak bisa dibiarkan semakin tak terkendali kalau tak ingin negara ini benar-benar collap. Jauh sebelum itu, ilmuwan Muslim abad ke-14 Ibn Khaldun juga sudah mengingatkan. Salah satu karyanya, Muqaddimah, merupakan hasil dari penelitian dan pengamatan selama melawat ke berbagai negara di abad pertengahan. Runtuhnya banyak negara, menurut pengamatannya, disebabkan masifnya gaya hidup hedonis di kalangan penguasa yang dibiayai dari pajak yang mengisap rakyat. Apa yang tertulis dalam Muqaddimah itu juga tampak di pelupuk mata kita, hari-hari ini.

Posisi NU

Semoga, melalui Muktamar ke-35 kali ini, NU juga melihat adanya anomie dalam masyarakat Indonesia. Anomie yang telah menempatkan korupsi sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan bangsa dan negara. NU harus mereposisi diri untuk berdiri paling depan memelopori gerakan perlawanan terhadap korupsi, seperti kepeloporannya ketika menelurkan resolusi jihad, ketika mengakui Pancasila sebagai asas tunggal, ketika melawan otoritarianisme Orde Baru, dan ketika menolak ide negara khilafah.

Tapi yang harus diingat, perlawanan terhadap dan pemberantasan korupsi kali ini tak lagi cukup hanya dilakukan melalui ayat dan fatwa. Sudah banyak ayat dikutip dan fatwa dikeluarkan, tapi korupsi makin subur. Kali ini, pemberantasan korupsi juga tak lagi cukup hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sebab, meskipun sudah banyak penindakan dilakukan terhadap kejahatan korupsi, yang belum terungkap ternyata masih banyak lagi, dan korupsi-korupsi baru juga terus bermunculan. Sebab, justru aparat penegak hukum sendiri yang melakukan korupsi. Mungkin aparat penegak hukum bisa melakukan penindakan, tapi kecil kemungkinannya bisa melakukan pemberantasan korupsi secara utuh-menyeluruh. Kali ini, pemberantasan korupsi juga tak lagi cukup hanya melalui perbaikan regulasi, sistem, dan kebijakan. Sebab, kalau konstitusi saja sudah dikangkangi, apalah artinya regulasi, sistem, dan kebijakan yang begitu mudah diakali.

Karena itu, sudah saatnya NU keluar sebagai pelopor, memimpin gerakan sosial perlawanan terhadap korupsi, meskipun harus berhadapan dengan penguasa, misalnya. Jangan malah menjadi bagian dari penguasa. Sebab, NU memiliki tanggung jawab moral untuk memutus lingkaran setan korupsi yang begitu membelit negeri ini, negeri yang ikut dibidaninya. Sebab, kalau korupsi tetap merajalela, selain mengancam bekerlangsung negara, yang banyak dirugikan juga jemaah NU sendiri. Muktamar kali inilah memomentum NU untuk memimpin gerakan perlawanan terhadap korupsi.

Beruntung, Muktamar kali ini dilaksanakan di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, rumah KH Abdul Wahab Chasbullah, salah satu pendiri NU. Rasanya akan sangat suul adab, jika di rumah Mbah Wahab yang sangat zuhud itu, masih ada yang berani menjadikan arena muktamar sebagai pasar.

Tinggalkan Balasan