Kesenjangan antara data statistik dan realitas ini menjadi salah satu sumber masalah. Data BPS tahun ajaran 2023/2024 memperlihatkan bahwa hanya sekitar 14,5% mahasiswa di perguruan tinggi yang menerima beasiswa, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat penerimaan di jenjang SD, SMP, dan SMA yang masing-masing mencapai lebih dari 22%. Mayoritas penerima beasiswa, sekitar 86,9%, berasal dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang memang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan. Sisanya berasal dari pemerintah daerah, pusat, dan lembaga non-pemerintah dengan porsi yang sangat kecil. Program beasiswa seperti KIP Kuliah juga secara tegas menyasar kelompok ekonomi terbawah, sehingga anak-anak kelas menengah pas-pasan sering terlewat dari skema bantuan ini.
Mahasiswa dari keluarga kelas menengah seringkali harus membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan paruh waktu. Mereka menjadi tutor, pekerja lepas, atau menjalankan usaha kecil demi menutupi biaya hidup dan pendidikan. Meskipun demikian, mereka jarang mendapatkan beasiswa karena tidak memenuhi kriteria penghasilan rendah. Perjuangan mereka sering tersembunyi dan kurang mendapat perhatian, padahal potensi mereka sangat besar dan layak didukung.
Survei Kemendikbud 2024 mengungkapkan bahwa hampir 40% mahasiswa dari keluarga PNS golongan rendah dan guru honorer mengalami kesulitan finansial dalam membayar biaya kuliah. Sementara itu, inflasi biaya pendidikan yang mencapai 8-10% per tahun jauh melampaui kenaikan gaji yang hanya 3-5% per tahun, memperlihatkan ketidakseimbangan yang makin melebar.
Pemerintah memang terus memperluas akses beasiswa melalui berbagai program, seperti Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) yang menyasar santri, tenaga pendidik, dan masyarakat umum untuk menempuh pendidikan S1 hingga S3 baik di dalam maupun luar negeri. Namun, jika dilihat dari pola penerimaannya, beasiswa penuh dari pemerintah maupun lembaga lain tetap memprioritaskan kelompok yang secara administratif masuk kategori kurang mampu. Padahal, kelas menengah pas-pasan juga sangat rentan terhadap tekanan ekonomi, terutama saat terjadi krisis atau ada anggota keluarga yang sakit dan membutuhkan biaya tambahan.
Data BPS menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 40% penduduk dan berperan besar dalam mendorong konsumsi nasional. Jika kelompok ini tidak didukung dengan akses pendidikan yang layak, potensi kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan terhambat.