Fenomena Khilafah Islamiyah kembali mencuat di publik dalam pusaran kasus Khilafatul Muslimin. Pasca adanya konvoi yang dilakukan oleh organisasi Khilafatul Muslimin yang mengakibatkan penangkapan pimpinan tertingginya, Abdul Qadir Baraja di awal Juni kemarin, memantik perbincangan ulang ihwal sikap keberagamaan kita, utamanya dalam ruang persatuan kebhinekaan di Indonesia. Tidak luput, rumpun paham moderasi yang masif dikampanyekan menuai persoalannya di sini.
Dalam isu yang belum lama ini berkembang, ada bacaan fenomenologis yang distortif dari mencuatnya Khilafatul Muslimin. Kita melihat adanya fluktuasi isu bagaimana membangun narasi kontrapropaganda dalam propaganda. Artinya, konvoi oleh Khilafatul Muslimin yang dilihat sebagai kebangkitan kembali misi kekhalifahan disubordinasikan dengan membangun isu tudingan oligarki-kapitalisme pemerintah atas dasar tuduhan politisasi keagamaan seseorang (baca: Waspadai Propaganda Hitam Soal Khalifah, Generasi Harus Speak Out!, muslimahnews)
Alih-alih ada apresiasi terhadap langkah tegas pihak yudikatif, masyarakat disuguhkan pada konstruksi isu antara bahaya terorisme dengan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Akhirnya, isu oligarki yang mendesak adanya kebutuhan terhadap formalisasi syariat dilakukan dari bawah dengan mencari legitimasi kultural masyarakat. Dengan demikian, persoalan ini semakin pelik ketika wacana Khilaifah Islamiyah mendapat suatu justifikasi pembenaran di tengah masyarakat.
Apa yang Dikehendaki Khilafatul Muslimin?
Jika kita lihat, Khilafatul Muslimin sejak berdirinya tahun 1997—hasil transformasi dari Darul Islam (DI)/Negara Islam Indonesia (NII)—membawa misi politik di dalamnya. Itu adalah fakta empiris yang tidak bisa ditampik dalam kenyatannya. Bagaimanapun mereka membangun paradigma dakwah dan konsepsi keilmuan (manhajul fikr) untuk mendapat ruang dalam berekspresi, realitasnya mereka tetap menginginkan adanya purifikasi agama dalam bernegara. Rajutan historis dan realitas komunal keindonesiaan sama sekali tidak membatalkan fantasi keagamaan mereka.
Inilah kemudian mengapa Khilafatul Muslimin patut dikatakan inkonsisten dalam misi pergerakan yang dibawanya. Mereka cenderung polaritatif antara wacana oral dan fakta pergerakan di lapangan. Dalam sebuah penelitian (Wachid Ridwan, 2022), mereka mengatakan Khilafatul Muslimin adalah organisasi pergerakan dakwah, ceramah-ceramah biasa, tapi faktanya tidaklah demikian. Terdapat misi politik konstitutif yang mereka inginkan.