Akan berbahaya jika NU, sebagai kekuatan civil society, tidak bisa menjaga jarak dengan kekuasaan atau justru terlalu lama menjadi bagian dari kekuasaan. Dengan menjadi bagian atau tak bisa menjaga jarak dari kekuasaan, NU akan kehilangan elan vitalnya sebagai kekuatan civil society. NU juga akan kesulitan untuk tetap menjadi save house for all.
Sebab premisnya, seperti yang dirumuskan oleh Lord Acton, kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti korup. Dan, saya menambahkan, ketika penguasa sudah korup, itu artinya sudah sangat dekat dengan zalim lalu lalim. Dan buktinya sudah banyak. Tidak sedikit tokoh atau kader NU yang menjadi penguasa kemudian tersangkut masalah korupsi. Ini baru gejala awal.
Itulah kenapa, sejak masa yang begitu dini, dibangun suatu tradisi berdasar hadis Nabi, betapa ulama harus menjaga jarak dengan penguasa. Bahkan, Imam Al-Ghazali menilai kebaikan seorang ulama dari bagaimana menjaga jarak dengan kekuasaan. Jika ulama sudah munduk-munduk memasuki istana, itu pertanda bahaya. Alih-alih menjadi penyambung lidah rakyat, bisa jadi malah menjadi kepanjangan tangan penguasa.
Bayangkanlah, akan ke mana orang-orang yang menjadi korban kezaliman atau kelaliman penguasa mengadu, jika NU atau para ulama telah menjadi bagian dari kekuasaan? Akan ke mana orang-orang yang menjadi korban penggusuran atau kerusakan ekosistem akibat pertambangan, misalnya, jika tempat mengadunya sudah menjadi pemainnya? Cukuplah para ulama menjadi pandu moral bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
Saya berharap, kekhawatiran bahwa NU akan menjadi “agak laen” seperti terframing dalam pemberitaan yang mengawali tulisan ini, halusinasi belaka.