Idem ditto. Tidak hanya penerbitnya, para penulisnya juga “direcoki” dengan masalah perpajakan. Boro-boro memberi apresiasi atau insentif, negara justru akan selalu mengintip berapa royalti yang diterima oleh seorang penulis untuk ditagih pajaknya. Itulah, mungkin, salah satu sebab kenapa di Indonesia jarang lahir penulis-penulis hebat berkelas dunia. Nyaris tak ada orang yang segenap hidupnya diabdikan untuk menjadi penulis. Sebab, jika itu dilakukan, maka ia akan menanggung kepapaan. Karena itu, di sini penulis menjadi “kerja sampingan” atau karena keisengan. Nyaris tak ada orang bisa hidup layak hanya dengan menggantungkan dari honor atau royalti menulis.
Padahal, jika meniru tradisi literasi Jepang, misalnya, negara seharusnya justru mendorong, dengan segala apresiasi dan insetif, lahirnya penulis-penulis berbakat di Tanah Air. Misalnya, ini sekadar contoh, saya memiliki karya tulis bermutu dan dinilai akan mencerdaskan, apa susahnya kalau negara membeli hak ciptanya, atau memberi insentif untuk proses penerbitannya, kemudian didistribukan dengan harga terjangkau?

Kalau untuk bagi-bagi sembako di tahun politik yang nilainya hampir Rp 500 triliun saja bisa, apa iya sekadar memberi insentif dunia perbukuan saja negara tak mampu? Lupakan mimpi menjadi negara maju kalau kita masih abai pada nasib buku.
