Pertama, apa yang ditempuh negara-negara lain jika mengalami hal yang sama. Ada dua contoh terdekat, yaitu apa yang dilakukan Argentina dan Vietnam belum lama ini. Argentina sampai 2023 lalu masih mengalami masalah ekonomi mirip Indonesia. Javier Milei, yang pada 2023 lalu baru terpilih sebagai presiden, langsung mengadakan perombakan besar-besaran. Ia melakukan reformasi birokrasi dan memberikan insentif perpajakan. Jumlah kementerian, misalnya, yang sebelumnya 19 dipangkas dan hanya tersisa 8. Hal yang sama juga ditempuh Vietnam. Setelah menurunkan PPN dari 10% menjadi 8%, Vietnam juga mulai merampingkan birokrasi. Jumlah kementerian akan dikurangi seperti yang dilakukan Argentina.
Apa yang dilakukan Argentina dan Vietnam oleh dunia dianggap sebagai terobosan brilian untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan perekonomian negara. Bahkan, Donald Trump yang baru terpilih sebagai presiden Amerika Serikat dikabarkan juga akan mencontek apa yang dilakukan Argentina dan Vietnam. Situasi sebaliknya justru terjadi di Indonesia. Pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto justru kian menggemukkan birokrasi. Jumlah kementerian ditambah dari 34 menjadi 48. Selain itu, dalam situasi sulit seperti ini, tarif pajak terus dikerek naik.
Kedua, bagaimana suara publik merespons kenaikan tarif pajak. Saat ini, suara penolakan masyarakat terhadap kenaikan tarif pajak terus menguat. Di berbagai daerah masyarakat mulai berunjuk rasa. Di lini masa, orang bersahut-sahutan mengungkapkan kekesalan atas kenaikan tarif pajak. Meskipun ada koor dari pejabat yang menegaskan bahwa kenaikan PPN tidak akan berdampak negatif pada ekonomi nasional, namun di lapangan harga-harga sudah mulai merambat naik —mendahului kenaikan pajaknya.
Dari dua fenomena tersebut, saya khawatir teori Ibn Khaldun bisa berlaku di sini. Tapi semoga tidak.