Pesantren mulai dirangkul negara pada 1970–an. Presiden Soeharto mengunjungi pesantren, diikuti program “Pembinaan Pendidikan Pondok Pesantren” dan berbagai integrasi kurikulum. Rangkulan negara tampak hangat, tetapi mengandung tujuan domestikasi: pesantren diharapkan menjadi instrumen stabilitas sosial.
Rangkaian tekanan sejarah —kolonial, intelektual, dan negara pembangunan— menciptakan posisi pesantren sebagai subjek yang terus-menerus dipandang sebagai objek. Di situlah gagasan Gus Dur kelak bekerja: menggeser pesantren dari objek menjadi subjek.
Gus Dur Merebut Hak Bicara
Pada awal 1970-an, ketika tekanan Orde Baru terhadap dunia sosial dan keagamaan mulai terasa, Gus Dur muncul sebagai suara yang menggeser posisi pesantren dari objek wacana menjadi subjek yang berbicara tentang dirinya sendiri. Ia bukan pengamat luar. Ia lahir dari rahim pesantren, tetapi akrab dengan wacana modern karena pendidikan dan pergaulan intelektualnya. Ia memahami bahasa kitab dan bahasa negara.
1972 — Pesantren Dideskripsikan dari Dalam
Tulisan pertama Gus Dur, “Pesantren Profil Sebuah Subkultur” (1972), adalah usaha memperkenalkan pesantren kepada dunia modern melalui bahasa yang dapat dipahami negara: sosiologi, struktur sosial, sistem nilai, hirarki, dan etos komunitas. Pesantren diperlihatkan bukan sebagai lembaga terbelakang, tetapi sebagai cara hidup.
Menariknya, pada akhir artikel itu terdapat tanggal: 11 Maret 1972. Tanggal ini bukan dekorasi. Ia adalah kode. Dalam sejarah politik Indonesia, 11 Maret adalah hari kelahiran Supersemar, dokumen yang menjadi legitimasi kekuasaan Orde Baru.
Kalau negara punya Supersemar untuk menundukkan masyarakat, Gus Dur punya “Supersemar” untuk membebaskan pesantren dari penundukan.
Di saat negara menggunakan legitimasi politik untuk mengendalikan ruang sosial, Gus Dur menggunakan teks untuk membuka ruang otonomi kultural. Jika Supersemar negara bekerja melalui perintah kekuasaan, Supersemar Gus Dur bekerja melalui bahasa pengetahuan. Yang satu mengatur dunia dari atas, yang lain menguatkan dunia dari dalam.
1974 — Pesantren Menuntut Hak Bicara
Dua tahun kemudian, dalam artikel “Pesantren sebagai Subkultur” (1974), nada Gus Dur berubah. Ia tidak lagi hanya menjelaskan pesantren, tetapi menuntut agar pesantren mendefinisikan dirinya sendiri. Gus Dur menyatakan bahwa pengakuan terhadap pesantren selama ini masih berasal dari luar pesantren, dan karena itu belum menyentuh inti persoalan.
Di sini terjadi perpindahan posisi. Tahun 1972: pesantren dijelaskan oleh Gus Dur kepada negara. Tahun 1974: pesantren menegaskan diri sebagai entitas yang berbicara kepada negara.
Gus Dur menempatkan pesantren di meja modernitas bukan sebagai bahan kajian, tetapi sebagai sumber pengetahuan. Inilah perubahan radikal yang tidak dilakukan siapa pun sebelumnya: pesantren berubah dari objek menjadi subjek.
Strategi Wacana dan Budaya