Pada tahun 1972, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) menulis artikel ringkas namun strategis berjudul “Pesantren Profil Sebuah Subkultur”. Dua tahun kemudian, ia menulis lagi “Pesantren sebagai Subkultur”.
Kedua tulisan tersebut bukan formula akhir, melainkan embrio ide yang tumbuh dalam relasi antara kebudayaan dan kekuasaan pada awal Orde Baru. Di sana Gus Dur menyodorkan keberanian intelektual: pesantren adalah subkultur Indonesia —dunia yang memiliki nilai, norma, bahasa, ritus, dan struktur sosial sendiri.
Gagasan itu relevan dan brilian untuk zamannya. Pesantren ketika itu berada dalam tekanan: marginalisasi sosial, stigma keterbelakangan, dan keinginan negara menjinakkannya menjadi instrumen pembangunan. Dengan menyebut pesantren sebagai subkultur, Gus Dur melakukan dua hal sekaligus: membela otonomi pesantren dan memperkenalkan pesantren ke meja modernitas.
Namun lima puluh tahun telah berlalu. Kini pesantren adalah sebuah ledakan yang merambah ke berbagai lini, menjadi simpul pendidikan, ujung tombak dakwah, kekuatan ekonomi dan politik, hingga juru damai di tingkat akar rumput. Di tengah geliatnya yang tak lagi bisa dipinggirkan, sebuah pertanyaan mengendap: masih relevankah menyebut pesantren sebagai subkultur? Ataukah pesantren telah bertransformasi menjadi salah satu kultur Indonesia —pilar kebudayaan yang ikut menentukan arah bangsa?
Konteks Historis
Sejak abad ke-19, terutama setelah politik etis melahirkan birokrasi pengawasan yang lebih sistematis, pesantren dipandang sebagai sarang resistensi. Para kiai diawasi, pengajian kitab kuning dicurigai sebagai kanal agitasi, dan jaringan tarekat dinilai berbahaya karena mampu mengorganisir massa tanpa struktur formal. Di ruang-ruang mengaji yang tampak sederhana, pesantren bukan hanya mengajarkan fikih dan tafsir, tetapi juga memupuk keberanian spiritual dan solidaritas sosial. Militansi itu membuat pesantren menjadi simpul perlawanan antikolonial.
Pesantren juga menjadi simpul jaringan jamaah haji yang membawa semangat panislamisme dari Makkah. Kiai-kiai yang pulang dari Tanah Suci membawa kabar tentang kebangkitan dunia Islam dan wacana solidaritas umat. Pesantren menjadi terminal ide politik dan kesadaran kebangsaan, bukan sekadar sekolah agama. Dari Aceh hingga Banten, dari Jombang sampai Madura, pemberontakan lahir dari jaringan pesantren dan tarekat. Karena itu, pemerintah kolonial menempatkan pesantren dalam kategori “objek pengawasan”. Bukan mitra.
Keterasingan Intelektual
Memasuki dekade 1930-an, kolonialisme menghasilkan efek kedua: keterasingan intelektual. Dalam Polemik Kebudayaan —gelanggang perdebatan sengit tentang ruh Indonesia masa depan— ruang itu hening dari suara pesantren. Pesantren hadir bagai hantu: menjadi objek pembicaraan, tapi tak mampu bersuara. Ia dibedah, didiagnosa, bahkan dihakimi oleh para pemikir yang tak pernah merasakan bagaimana sarung melorot saat salat berjamaah di musala.
Sutan Takdir Alisjahbana (STA), tokoh modernisme yang sangat percaya pada rasionalitas Barat, melihat pesantren sebagai lembaga statis. Ia menulis bahwa kehidupan pesantren membuat manusia “tidak terbiasa berjuang”, bahkan memelesetkan kata pesantren menjadi parasitren. STA menyimpulkan: “Semangat persatuan yang berpusat pada kiai dan pesantren itulah yang menyebabkan jatuhnya bangsa kita.”
Sutomo membela pesantren. Menurutnya, banyak murid sekolah Belanda justru pernah belajar di pesantren untuk membentuk budi pekerti dan kedalaman batin. “Faedah pondok dan pesantren-systeem itu sungguh tak dapat diabaikan,” kata Sutomo tegas. Namun, pembelaan itu tetap datang dari luar pagar pesantren. Dalam polemik tersebut, pesantren menjadi objek wacana —dibicarakan, tetapi tidak bicara. Tidak ada satu pun suara dari kalangan pesantren yang terlibat sebagai subjek.
Rangkulan Orde Baru
Saat Orde Baru lahir, negara butuh stabilitas total. Pertumbuhan ekonomi dijadikan bahasa tunggal modernitas. Semua harus efisien, terukur, dan selaras dengan agenda pembangunan.