Penolakan terhadap pemutaran film dapat dipahami sebagai bentuk upaya mempertahankan dominasi wacana. Aparat berperan sebagai alat negara yang memastikan stabilitas sosial tetap terjaga sesuai dengan kepentingan tertentu. Ketika sebuah film berpotensi memicu diskusi kritis, memperluas kesadaran publik atau bahkan mendorong gerakan solidaritas maka ruang penyebarannya cenderung dibatasi. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap informasi menjadi bagian penting dalam menjaga hegemoni.
Penolakan ini mencerminkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan politik. Secara normatif, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi dan menyampaikan pendapat. Akan tetapi, ruang tersebut sering kali mengalami penyempitan ketika berhadapan dengan isu yang sensitif. Papua sendiri memiliki sejarah panjang yang sarat dengan konflik, sehingga segala bentuk narasi yang menyentuh persoalan tersebut kerap berada dalam pengawasan ketat.
Film Pesta Babi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat adat berada dalam posisi yang rentan. Mereka tidak memiliki kekuatan politik yang seimbang dibandingkan dengan negara atau korporasi besar. Dalam situasi seperti ini, suara mereka sering terpinggirkan. Dokumenter ini menjadi salah satu cara untuk menghadirkan suara tersebut ke ruang publik yang lebih luas. Ketika film ini ditolak yang sebenarnya ikut teredam adalah pengalaman dan realitas hidup masyarakat adat itu sendiri.
Melalui kacamata Gramsci, dapat dilihat bahwa perjuangan yang ditampilkan dalam film menjadi bagian dari pertarungan ideologis yang lebih besar. Di satu sisi, terdapat narasi pembangunan yang diusung oleh negara dan didukung oleh berbagai institusi. Di sisi lain, muncul narasi perlawanan yang berusaha menyoroti dampak negatif dari kebijakan tersebut. Pertarungan ini terjadi di ranah budaya dan wacana, termasuk melalui media seperti film.
Menarik untuk dicermati bahwa meskipun menghadapi penolakan, pemutaran film ini tetap berlangsung melalui berbagai komunitas. Kegiatan nonton bareng yang disertai diskusi menunjukkan adanya ruang alternatif yang digunakan masyarakat untuk berbagi informasi dan membangun kesadaran kolektif. Hal ini sejalan dengan konsep “counter-hegemony” dalam teori Gramsci, di mana kelompok yang terpinggirkan berusaha menciptakan wacana tandingan guna menantang dominasi yang ada.