Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale menghadirkan potret yang tajam tentang relasi kuasa di Tanah Papua, khususnya dalam konteks eksploitasi sumber daya alam dan marginalisasi masyarakat adat.
Film ini menjadi medium kritik sosial yang berupaya membuka kesadaran publik terhadap krisis ekologis dan kemanusiaan yang sedang berlangsung. Menariknya, di tengah upaya penyebaran informasi tersebut, pemutaran film ini justru kerap menghadapi penolakan dari aparat di sejumlah wilayah. Hal ini dapat dianalisis menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci yang menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja melalui dominasi ideologi dan kontrol terhadap wacana publik.
Hegemoni merujuk pada kemampuan kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan melalui persetujuan sosial, bukan semata lewat paksaan. Kekuasaan dijalankan dengan membentuk cara berpikir masyarakat sehingga nilai dan kepentingan kelompok dominan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Dalam film Pesta Babi, negara dan aktor-aktor yang terlibat dalam proyek strategis nasional memiliki kepentingan besar untuk menjaga narasi pembangunan tetap positif di mata publik. Proyek seperti perkebunan sawit atau tebu sering dipresentasikan sebagai simbol kemajuan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta solusi terhadap kebutuhan energi.
Film ini hadir sebagai kontra-narasi yang mengganggu konstruksi tersebut. Ia memperlihatkan realitas di lapangan yang jauh dari gambaran ideal pembangunan. Hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat mengalami kerusakan masif, ruang hidup menyempit, serta muncul tekanan sosial akibat kehadiran aparat dan perusahaan. Narasi seperti ini berpotensi menggoyahkan legitimasi proyek yang selama ini dianggap membawa manfaat. Dalam kerangka hegemoni, kemunculan wacana tandingan seperti ini sering kali dipandang sebagai ancaman.
Penolakan terhadap pemutaran film dapat dipahami sebagai bentuk upaya mempertahankan dominasi wacana. Aparat berperan sebagai alat negara yang memastikan stabilitas sosial tetap terjaga sesuai dengan kepentingan tertentu. Ketika sebuah film berpotensi memicu diskusi kritis, memperluas kesadaran publik atau bahkan mendorong gerakan solidaritas maka ruang penyebarannya cenderung dibatasi. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap informasi menjadi bagian penting dalam menjaga hegemoni.