Tetapi, apa sebenarnya inti politik identitas itu? Apakah rakyat Indonesia benar-benar peduli pada identitasnya, atau hanya peduli ketika “dikompori” saja oleh golongan tertentu? Di manakah posisi politik identitas itu berada? Siapakah aktornya? Apakah “identitas” itu? Lalu apa “politik identitas” atau “identitas politik” sebenarnya?
Dan apakah “politik identitas” itu benar-benar peduli pada “identitas” atau pada “politik”nya saja? Berarti “politik identitas” yang dimainkan hanya “pura-pura” untuk memikat dan memuluskan jalannya ke kemengan pribadi atau partainya saja? Jelas itu bisa kita sebut pencitraan atau gimmick, tapi apakah tidak ada yang “benar”? Bagaimana menemukan “yang benar”?
Pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita coba jawab satu per satu.? Kita toh sama tahu, bahwa politik identitas ini adalah peralatan yang dipakai pihak berkekuasaan (kuat, bermodal, kaya, berpengaruh) untuk mencapai kemenangan, bahkan bisa dengan cara-cara memfitnah dan menghujat hingga menjerumuskan. Hal itu kita kenal dengan istilah hasud, iri, dan dengki, dan tentu saja sangat berbahaya jika sampai menimbulkan perpecahan di tubuh rakyat.
Tapi coba kita belajar dari kasus yang menimpa Sokrates untuk melihat persoalan tentang “politik identitas” ini. Sokrates kala itu dijatuhi hukuman minum racun ketika para murid dan pendukungnya tidak berada di tempat pengadilan tersebut, alih-alih peserta yang memberikan voting kebanyakan telah dibayar oleh “kekuasaan” sehingga suaranya tidak adil.
Sokrates tahu soal itu, bahkan sempat ditawari untuk melarikan diri oleh salah satu muridnya dan sahabatnya yang tersisa. Namun Sokrates menolak. Bagi Sokrates, kebenaran akan hidup lebih panjang daripada kematiannya itu. Pandangan ini mungkin yang bisa kita sebut sebagai harapan. Dalam demokrasi selalu ada harapan, yaitu munculnya kesadaran menyeluruh yang menyinari kebenaran, meski itu membutuhkan waktu.