Ada satu adagium klasik dalam filsafat Yunani yang sering terlupakan oleh penguasa modern: “Manusia hidup bukan hanya dari roti.”
Tapi entah mengapa, pemerintah kita justru sibuk menjadikan roti (atau nasi kotak, lauk, minuman sachet, dan sejenisnya) sebagai simbol kepedulian. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang awalnya digadang-gadang sebagai wujud nyata cinta negara kepada anak didik, justru berubah jadi tragedi. Alih-alih menyehatkan, banyak siswa justru keracunan. Inilah politik perut yang gagal memahami etika kehidupan.
Kita sedang menyaksikan absurditas ala Camus dalam wajah birokrasi: makanan yang mestinya menghidupi, justru melukai. Program yang di atas kertas terdengar mulia, di lapangan menjelma jadi racun. Seakan negara berkata, “Kami beri kalian makan, tapi jangan tanya soal kualitas.” Bukankah ini bentuk lain dari kekuasaan yang lebih mementingkan pencitraan ketimbang keselamatan manusia?
Negara dan Nafsu Simbolik
Dalam politik, makanan bukan sekadar asupan kalori, melainkan simbol. Negara ingin menunjukkan dirinya hadir di ruang kelas, hadir di meja makan siswa, hadir di perut anak bangsa. Tetapi ketika kehadiran itu cacat, apa yang tersisa selain penderitaan?
Filosof Jean Baudrillard pernah mengingatkan bahwa dalam dunia modern, simbol sering menggantikan realitas. MBG bukan lagi soal gizi, melainkan soal tanda: pemerintah peduli. Padahal, yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya—pemerintah abai. Juga melukai.
Di sinilah ironi itu bekerja. Anak-anak yang mestinya menikmati makanan sehat justru harus berbaris di unit gawat darurat rumah sakit. Dari perut yang keroncongan, mereka pindah ke perut yang mual. Dari “bergizi gratis”, berubah jadi “beracun gratis”.
Pertanyaan filosofis pun muncul: masihkah negara bisa disebut etis jika tubuh warganya dikorbankan demi proyek politik perut?
Etika Kehidupan yang Dilupakan
Filsafat Emmanuel Levinas mengajarkan bahwa wajah orang lain menuntut kita untuk bertanggung jawab. Wajah-wajah pucat para siswa yang muntah-muntah seharusnya menjadi cermin paling jernih bahwa negara gagal menunaikan etika itu. Dalam logika etis, yang utama bukanlah program, bukan pula target politik, melainkan keberlangsungan hidup yang bermartabat.