Salah satu kekuatan utama pesantren adalah kemampuannya merawat Islam kultural—sebuah bentuk Islam yang hidup berdampingan dengan budaya lokal tanpa kehilangan substansi ajarannya. Di Indonesia, kita tidak melihat benturan antara Islam dan budaya seperti yang terjadi di banyak negara lain. Islam masuk dengan damai, beradaptasi, dan berkembang menjadi kekuatan sosial.
Model Islam seperti ini mulai menarik perhatian dunia, terutama ketika model Islam politik atau Islam puritan gagal menyelesaikan persoalan sosial di berbagai negara Muslim. Islam kultural yang dirawat pesantren menawarkan paradigma alternatif: Islam tidak harus identik dengan negara teokratis, tetapi bisa menjadi kekuatan moral dalam masyarakat sipil.
Pandangan ini perlahan-lahan mulai diakui. Lembaga-lembaga internasional mulai melibatkan pesantren dalam dialog antaragama, pendidikan perdamaian, dan pembangunan sosial. Namun, pengakuan ini belum cukup. Dunia internasional masih lebih banyak memberi panggung kepada elite-elite Muslim urban yang terdidik di Barat ketimbang kepada kiai-kiai kampung yang telah membina ribuan santri dalam keheningan dan ketekunan.
Politik Representasi dan Kegagapan Negara
Salah satu sebab utama kenapa pesantren tidak sepenuhnya dihargai di level internasional adalah buruknya politik representasi. Negara sering kali lebih memilih menghadirkan wajah-wajah Islam modern yang sesuai dengan selera diplomasi global—tokoh-tokoh Muslim yang berbicara dalam bahasa Inggris fasih, berpenampilan rapi, dan membawa label “moderat” yang diterjemahkan secara sempit.
Padahal, moderasi bukan soal penampilan atau gaya bicara, melainkan soal komitmen pada nilai-nilai keadilan, toleransi, dan keterbukaan. Pesantren telah membuktikan semua itu dalam praksisnya, tetapi karena tidak masuk dalam radar media global atau kebijakan luar negeri negara-negara besar, mereka tetap berada di pinggiran.
Ini adalah kegagapan negara dalam membangun diplomasi kebudayaan yang autentik. Alih-alih menjadikan pesantren sebagai soft power yang strategis, negara justru terjebak dalam pendekatan formalistik yang menjauhkan pesantren dari percaturan global.
Pesantren, Kapitalisme Global, dan Tantangan Internal
Ironisnya, ketika dunia mulai melirik pesantren, justru di dalam negeri pesantren menghadapi tantangan yang sangat besar: komersialisasi pendidikan, tekanan standar kurikulum nasional, dan infiltrasi nilai-nilai neoliberal. Banyak pesantren dipaksa bertransformasi agar “kompetitif” secara pasar, tanpa sadar mengorbankan otonomi kulturalnya.
Di titik ini, pertanyaannya bukan hanya “bagaimana dunia memandang pesantren“, tetapi “bagaimana pesantren memandang dirinya sendiri di tengah tekanan global“. Apakah pesantren akan tetap menjadi ruang pembebasan, atau justru menjadi lembaga teknokratik yang kehilangan ruhnya?