Mereka menyamakan status non-muslim di Indonesia dengan kaum Yahudi di Madinah, yang terikat perjanjian dengan Nabi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu aman, damai, dan sejahtera. Kondisi ini, menurut Imam Syafi’i, disebut dengan perjanjian mu’ahadah karena di antara muslim dan non-muslim memiliki hak yang sama (hlm 134).
Dalam buku ini, para santri juga mengkaji ulang konsep mu’ahadah yang tertera dalam kitab-kitab klasik dengan konsep mu’ahadah yang disampaikan Imam Syafi’i. Jika konsep mu’ahadah Imam Syafi’i tertuju dalam kehidupan Nabi dan non-muslim di Madinah yang besifat mutlak, maka konsep mu’ahadah yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih klasik adalah bermaksud untuk genjatan senjata dan bersifat temporal.
Dengan metodologinya, para santri Lirboyo menitikberatkan konsep mu’ahadah Nabi yang disampaikan Imam Syafi’i, di samping para ulama kontemporer, juga menganggap mu’ahadah yang dilakukan Nabi sama halnya dengan konsep muwathinin (hlm 141). Pendapat demikian sangatlah relevan dengan keadaan yang ada di Indonesia.
Rumusan mereka dalam kasus ini, menurut hemat saya, selain sangat relevan juga memuaskan sekaligus dapat menutup gerbang disintegrasi masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, dan agamanya. Karena, sekali lagi saya tegaskan, ketika status non-muslim di Indonesia salah distatuskan, maka sangatlah fatal akibatnya, dan tidak menutup terjadinya peperangan yang mengatasnamakan agama.
Dalam buku ini terdapat juga jawaban mengenai kontroversi PBB, formalisasi syariat Islam di Indonesia, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan negara-bangsa. Mereka sajikan dengan analisis yang begitu kritis dan juga sistematis dengan berlandaskan kajian kitab kuning.
Dengan demikian, buku ini merupakan bukti intelektual kalangan pesantren dalam menyikapi problematika kebangsaan. Sekaligus dapat menampik anggapan dari mereka yang menganggap pemikiran kaum pesantren kurang begitu maju dan terbilang kolot. Demikian dan sekian, Wallahu A’lam bishowab.
Data Buku.