Dalam konteks Indonesia, hal ini berkaitan dengan hilangnya rincian soal bagaimana politik sosial-budaya masing-masing rezim memengaruhi makna kata tertentu dari sebuah ayat maupun hadis secara tidak langsung melalui konstruksi masyarakat yang dikehendakinya.
Di antara tiga babak politik yang pernah terjadi di Indonesia, Orde Baru adalah rezim ‘penentu’ lantaran pada satu sisi ia telah melakukan penghapusan dan manipulasi kesadaran sejarah rezim sebelumnya, dan di lain sisi juga sambil memproyeksikan ‘sejarah baru’ menurut versinya.
Proyek kesadaran tersebut mengalir pada perbendaharaan kata, praktik diskursif, konstruksi sosial, dan politik budaya yang merentang dari pagelaran wayang, layar tancap, acara televisi, buku pelajaran sekolah, dan tidak luput juga mimbar masjid.
Di samping itu, penjinakan umat Islam sebagai salah satu langkah politik yang pernah ditempuh Orde Baru dalam mencegah potensi huru-hara agenda pembangunannya yang dijustifikasi lewat Pancasilaisme militer pun penting untuk diperhitungkan sebagai faktor mengapa membandingkan kerangka tafsir dari satu rezim ke rezim lainnya perlu dilakukan.
Contoh paling gamblang dari distorsi Orde Baru terhadap imajinasi tafsir misalnya dapat ditemukan pada tema ekonomi dan gender. Bila membandingkan, misalnya, ceramah-ceramah pendakwah era 1980-an sampai akhir 1990-an, akan tersirat satu garis dominan di mana neoliberalisme sangat memengaruhi imajinasi penafsir waktu itu dalam memaknai ayat tentang rezeki.
Tuntunan berupa ‘makin banyak ibadah, makin banyak rezeki’ bergandeng-tangan dengan tren bisnis investasi syari berbetuk, misalnya, MLM produk-produk halal dan kearab-araban. Dalam konteks ini, ada satu pembatasan politis secara tidak langsung di mana imajinasi ekonomi umat Islam dibatasi pada jalur langit, dan mengabaikan apa yang oleh sosiolog sebut sebagai struktur pasar, enklav komunitas, dan jejaring ekonomi-politik kebijakan makro.
Oleh karena itu, bahkan sampai saat ini, kita masih bisa menemukan di sejumlah mimbar bagaimana salat selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan, ibadah sunnah sering digarisbawahi nominal pahalanya secara kuantitatif, dan dalil ‘orang beruntung adalah mereka yang selalu lebih baik dari hari ke hari’ dimaknai dalam perbendaharaan kata ‘rencana’ dan ‘target’―dua diksi dari rahim meritokrasi neoliberal di mana kehidupan serba kompetisi, kompetensi, dan akumulasi. Tidak luput juga, penekanan tentang keikhlasan terhadap kemiskinan, tanpa edukasi soal bagaimana kemiskinan terjadi.
Mengapa khazanah proses terjadinya kemiskinan, khazanah struktur masyarakat, dan khazanah pengerukan kekayaan oleh segelintir orang sebagai fenomena yang lumayan intens di Indonesia tidak menjadi imajinasi dominan yang melatarbelakangi kita dalam menafsirkan ayat/hadis? Sebab rezim otoritarian manapun di Asia Tenggara sangat takut terhadap analisis kelas yang berpotensi mengungkap ketidak-adilan penguasaan kekayaan oleh skema kebijakan dan jejaring elite mereka.
Orde Baru melihat, kemayoritasan jumlah umat Islam di Indonesia bisa berbahaya bagi ekonomi-politik di balik pembangunan nasional bila tidak direduksi kesadaran ekonominya. Inilah mengapa Orde Baru mengambil langkah domestifikasi Islam lewat penuntutan setia terhadap pembangunan dan Pascasila menurut versi rezim militeristik-kapitalistik Orde Baru.