Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36% atau sekitar 26,36 juta jiwa. Kemudian, sebanyak 7,45 juta jiwa yang tidak mendapatkan pekerjaan (pengangguran). Serta sekitar 3,98 juta jiwa mulai usia 16 sampai 24 tahun tidak melanjutkan pendidikan maupun bekerja (BPS, 2024).
Di tengah ketidakpastian hidup tersebut, negara seolah lepas tangan dari persoalan rakyatnya. Pada saat yang sama, media sosial hadir menawarkan ilusi, bahwa viralitas dapat mengangkat derajat ekonomi mereka.
Maka, tontonan seperti: prank merendahkan diri, konflik keluarga, aib suami istri, joget-joget vulgar, dan sebagainya, menjadi ramai memenuhi beranda-beranda media sosial kita hari-hari ini.
Prinsipnya, semakin ramai pemirsanya, maka semakin besar pula penghasilan yang akan didapatkan. Sebab, logika ekonomi-kapitalisme tidak membayar berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan kuantitas atau viralitas. Dan algoritma media sosial cenderung lebih mengarusutamakan konten-konten kontroversial daripada konten-konten yang bersifat edukatif.
Kehadiran Negara
Dalam situasi ini, individu-individu yang viral dengan cara-cara ekstrem disalahkan karena dianggap menabrak norma-norma sosial. Tetapi, tanpa memperhatikan struktur sosial yang melingkupi mereka, menurut saya, juga kurang bijak. Sebab masalahnya bukan sekadar soal personal, melainkan persoalan struktural.