Pada saat hari libur tidak diadakan pergeseran, akan terjadi penumpukan massa yang cukup masif dan tidak terkendali. Hal ini yang kemudian menjadi pemicu terjadinya sebaran virus yang sangat besar. Kemudian, saat tidak ada pergeseran hari libur, semua instansi (pendidikan) baik yang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama, negeri dan swasta, akan meliburkan lembaganya. Hal inilah yang kemudian menjadikan terjadinya penumpukan kegiatan, utamanya berwisata. Akan tetapi, dengan cara digeser terjadi perbedaan kebijakan libur dan tidak terjadi penumpukan massa yang tidak kita inginkan.
Oleh karena itu, menggeser hari libur merupakan upaya untuk meminimalisasi sebaran Covid-19. Sebagai sebuah usaha, dari berbagai ragam usaha yang dicanangkan, menggeser hari libur termasuk salah satu di antaranya. Tentu saja tidak semua pihak menerima kebijakan ini. Apapun alasannya, bagi mereka yang memiliki kontra kebijakan, apalagi jika diselubungi dengan agenda politis, maka menggeser hari libur merupakan sebuah kesalahan atau kekeliruan.
Kebijakan yang Bijak
Menerapkan sebuah kebijakan harus dipikirkan segala aspek yang akan timbul. Sebab setiap kebijakan akan selalu berhadapan dengan orang banyak (baca: rakyat). Mereka yang akan merasakan dampak paling dominan pada setiap kebijakan yang diterapkan. Oleh sebab itu membuat kebijakan harus memenuhi unsur kebajikan yang paling bijak.
Ketika menerapkan kebajikan hari libur (Islam) saja, maka kebijakan ini berafiliasi pada kontra kebaikan. Sebab hari libur bukan saja terbatas pada hari libur Islam. Kesannya, hanya ketika terjadi hari libur Islam kemudian pemerintah melakukan pergeseran hari libur. Dua hari libur Islam yang terakhir (Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi) terjadi pergeseran hari libur dan menimbulkan polemik dan kegaduhan. Semestinya, jika pergeseran hari libur sebagai upaya antisipasi Covid-19, maka setiap hari libur harus digeser tanpa terjadi pilah dan pilih.