Ada semacam kerinduan kolektif di kalangan Nahdliyin (warga NU) terhadap masa ketika organisasi ini terasa lebih sederhana, lebih merakyat, dan nyaris kebal terhadap intrik kekuasaan. Kerinduan itu bukan sekadar nostalgia buta; ia adalah refleksi atas sebuah masa yang dianggap sebagai “Masa Kejayaan” Nahdlatul Ulama.
Namun, kejayaan dalam konteks NU tidaklah diukur dari jumlah kursi menteri atau aset triliunan. Sejatinya, kejayaan NU diukur dari otonomi moralnya, kemandirian intelektualnya, dan peran sentralnya sebagai penjaga tradisi (Aswaja) dan kebangsaan.
Artikel ini akan menelusuri tiga periode emas NU yang menunjukkan puncak peran kultural dan independensinya, menilik warisan apa saja yang kini berisiko hilang.
Periode Emas I: Konsolidasi Keilmuan dan Jihad Kebangsaan (1926-1950-an)
Masa kejayaan pertama NU adalah periode pendirian dan konsolidasi, dipimpin langsung oleh para ulama pendiri yang berwibawa tinggi.
Pencapaian Intelektual Murni
NU didirikan pada 31 Januari 1926 sebagai respons untuk membentengi tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) di tengah arus modernisme Islam dan gerakan Wahabi dari Timur Tengah. NU berhasil mengkonsolidasikan sanad (mata rantai keilmuan) dan manhaj (metode berpikir) ulama Nusantara, memastikan bahwa pemahaman Islam yang dianut adalah Islam yang moderat, toleran, dan berakar pada budaya lokal. Fokus pada masa ini adalah ilmu, bukan politik.
Peran Kebangsaan
Keterlibatan NU dalam politik pada masa ini murni bersifat kebangsaan. Puncak kejayaannya adalah dikeluarkannya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 oleh KH Hasyim Asy’ari. Fatwa ini menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama (fardhu ‘ain).
Resolusi Jihad menjadi pemantik utama perlawanan dalam Pertempuran 10 November di Surabaya. Ini adalah bukti nyata bahwa NU adalah bagian integral dari fondasi berdirinya Republik. Pada periode ini, NU sangat mandiri, energinya didedikasikan sepenuhnya untuk pendidikan, sosial, dan perjuangan.