#Catatan Haul ke-16 Gus Dur
Bulan Desember adalah bulan Gus Dur. Pada bulan ini, bangsa Indonesia, terutama kaum Nahdliyin, di berbagai pelosok akan menyelenggarakan haul KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Sebagai bahan refleksi, saya akan menceritakan sepenggal kisah saat terjadi ketegangan politik menjelang pemakzulan Gus Dur dari posisinya sebagai Presiden Indonesia. Penggalan kisah ini barangkali dapat menjadi bahan renungan pada haul Gus Dur kali ini. Siapa tahu dapat menjadi inspirasi dalam menghadapi kondisi kebangsaan dan ke-NU-an saat ini
Pada awal Juli 2001, saya tidak ingat tangal persisnya, saya sowan menghadap Gus Dur di Jalan Irian, sekitar jam 21.00. Suasana di rumah itu sudah agak sepi. Tamu-tamu yang biasanya antre menghadap sudah tidak ada. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, saat ketegangan politik belum terjadi, banyak tamu datang hingga larut malam. Saat saya menghadap, hanya ada Gus Dur dan para ajudan serta beberapa orang yang biasa mendampingi beliau.
Saat itu, Gus Dur diancam akan dimakzulkan karena dituduh menggelapkan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar empat juta dollar AS yang kemudian disebut dengan kasus Buloggate. Selain itu, Gus Dur juga dituduh menyelewengkan dana bantuan dari Sultan Brunei untuk rakyat Aceh sebesar dua juta dollar AS, karena tidak disalurkan melalui jalur resmi negara. Kasus ini dikenal sebagai Bruneigate
Atas dua tuduhan tersebut, Gus Dur dianggap telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Selain tudingan melakukan korupsi, ancaman pemakzulan Gus Dur juga disebabkan oleh kebijakan dan pernyataannya yang dianggap kontroversial dan memancing kegaduhan publik yang menggangu stabilitas nasional. Seperti, usulan penghapusan TAP MPR Nomor 25 tentang Pelarangan PKI, membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang pernah diucapkan tahun 1994 yang diusulkan kembali saat telah menjadi adi presiden. Pertemuannya dengan Presiden Kuba, Fidel Castro, sampai pemecatan menteri yang dianggap melakukan KKN dan melanggar HAM, juga dipersoalkan.