Hal kedua yang segera terlihat, menyusul kemudian, biduk NU makin terseret arus. Di tengah panasnya situasi sosial-politik menjelang dan sepanjang tahun politik, NU justru begitu disibukkan dengan pengurusan tambang. Sebagai contoh kecil, misalnya, ketika pada 22 Agustus 2024 terjadi unjuk rasa yang panas mendidih di berbagai kota di Indonesia, para petinggi PBNU justru berada di istana, apalagi kalau bukan urusan tambang. Hal tersebut bisa dilihat sebagai miniatur yang mengkonfirmasi pergeseran posisi NU dari kekuatan civil society menjadi bagian dari negara (baca: kekuasaan).
Karena itu, Pasca-Muktamar Lampung hingga saat ini, gerak-gerik NU tak terlihat sebagai gerakan civil society, melainkan sebagai amplifier dari kekuasaan. Padahal, sesungguhnya gerakan kembali ke khittah 1926 sejak 1984 diikhtiarkan untuk memperkukuh posisi NU sebagai bagian dari civil society. Melalui gerakan kembali ke khittah itu, NU tak hendak terkooptasi oleh dan menjadi bagian dari kekuasaan. Tapi posisi itu kini mulai goyah, dan NU malah semakin tampak berseberangan dengan kekuatan-kekuatan civil society.
Itulah sebenarnya sumber masalah dari apa yang terjadi di tubuh NU saat ini. Hasil Muktamar Lampung yang diinstrusi kekuasaan yang transaksional akhirnya tidak mampu menjaga arah NU beristikamah di garis khittah. Alih-alih memperkokoh posisinya sebagai entitas civil society, NU justru cenderung menjadi bagian dari kekuasaan, bahkan dalam derajat yang paling telanjang. Ketika, misalnya, masyarakat sipil harus berhadapan, vis a vis, dengan kekuasaan negara, NU absen. Bahkan, NU yang dulu selalu menjadi payung dan rumah bagi masyarakat sipil yang lemah, yang teraniaya, yang minoritas, kini cenderung menjadi bagian dari dan berada di pihak negara. Nikmat syahwat kekuasaan itulah yang akhirnya menjadi pemicu konflik internal di tubuh NU yang kemudian menjalar hingga ke tingkat akar rumput.