Langkah kedua adalah pendidikan agama yang adaptif. Pendidikan agama tidak boleh hanya berbentuk hafalan doktrin, tetapi harus mencetak peserta didik yang berpikir kritis, sadar akan teknologi, dan memiliki sensitivitas etika digital yang kuat. Kurikulum pendidikan agama seharusnya berbicara tentang hoaks, literasi media, privasi digital, dan tanggung jawab bermedia. Ini membutuhkan kolaborasi di antara para tokoh agama, akademisi, pendidik, dan pakar teknologi.
Salah satu kekeliruan umum dalam merespons tantangan digital saat ini adalah memasrahkan seluruh beban pada individu. Kita sering mendengar seruan lantang seperti “jadilah pengguna internet yang bijak”, atau “saringlah sebelum sharing”. Meskipun hal ini penting, pendekatan ini terlalu bersifat sempit dan tidak menyentuh akar persoalan yang harus dihadapi. Masalah utamanya terletak pada sistem digital yang dikendalikan oleh kepentingan kapitalisme platform—yang lebih peduli pada data dan profit dibanding kebenaran dan keadilan.
Dengan demikian, agama dalam konteks ini, harus bergerak melampaui etika individual menuju advokasi keadilan struktural. Ia harus menyuarakan perlunya regulasi algoritma yang transparan, perlindungan data pribadi, hak untuk dilupakan (right to be forgotten), dan batasan terhadap kekuasaan platform digital. Ajaran keagamaan mengenai keadilan (adl), martabat manusia (karamah), dan tanggung jawab kolektif (mas’uliyyah jamaiyah) dapat menjadi dasar perjuangan ini.
Agama hari ini dihadapkan pada pilihan historis: tetap menjadi simbol identitas yang defensif, atau tampil sebagai kekuatan reflektif yang relevan dalam menghadapi tantangan era digital.
Dalam dunia yang dikuasai oleh algoritma dan dominasi platform digital, agama tidak lagi cukup hanya berbicara dan memperdebatkan perihal etika personal atau sekadar menyerukan moralitas individual. Ia harus ikut hadir sebagai kekuatan sosial dan kultural yang mampu membongkar segala akar struktural dari krisis digital—mulai dari sistem algoritma yang diskriminatif, model bisnis yang eksploitatif, hingga budaya digital yang semakin menipiskan empati.
Untuk itu, agama harus bersifat reflektif, dengan berani mengevaluasi bagaimana cara pandang lama yang sudah tak lagi memadai. Ia harus bersikap adaptif, dengan membuka diri terhadap realitas digital dan memahami kompleksitas sosial baru yang ditimbulkannya. Dan yang tak kalah penting, agama juga harus progresif, yaitu berani melampaui sekadar penjaga tradisi menuju agen transformasi sosial yang memperjuangkan keadilan digital dan perlindungan martabat manusia dalam ruang maya.