Fakta Politik Identitas di Indonesia
Meski demikian, kontestasi politik Indonesia dalam sejarahnya tidak bisa terlepas dari politik identitas. Misalnya, pesta demokrasi pemilihan presiden pada tahun 2014 silam. Pemilihan tersebut diwarnai oleh bumbu identitas keagamaan, seperti halnya klaim dukungan ulama, menggunakan gerakan salat Jumat di masjid Sunda Kelapa sebelum terdaftar di KPU, dan pertemuan penting dengan ulama seperti Rizieq Syihab di Mekkah untuk menegaskan dukungan ulama yang dimaksud.
Gerakan tersebut ramai menuai dukungan berlebih dari masyarakat hingga pada tahap hinaan kepada lawan politik. Ramai cibiran hingga fitnah yang bertebaran di media yang mencederai kontestasi politik tersebut.
Kemudian Pilkada DKI Jakarta 2017 juga memberikan dampak yang sama. Dampak paling parah, salah satu calon gubernur harus mendekam di penjara. Selain itu, gelombang penyuaraan dukungan di antara dua calon saling bersautan dan terlaksana di jalan-jalan. Dukungan yang disuarakan pada tahap lanjut, memberikan kebencian antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sehingga bentrok berkepanjangan terus berlangsung.
Melihat dampak politik identitas yang kejam seperti itu, maka sebisa mungkin untuk menghindarkannya dari kontestasi Pemilu 2024. Adapun narasi anti-politik identitas sebagai tindakan sekularisme dapat dipatahkan dengan kaidah “Menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”. Dengan semangat seperti itulah, politik identitas dapat dipatahkan berbarengan.