Meskipun tata tata kelolanya terus diperbaiki, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat sorotan publik dari berbagai kalangan. Ada yang mendesak agar program MBG distop. Ada yang mengusulkan dilakukan perbaikan secara masif dan komprehensif.

Sorotan terhadap pelaksanaan program MBG juga datang kalangan pesantren. Salah dari Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk, Jawa Timur, KH Muhammad Musyaffak Fauzi alias Gus Syaffak. Pesantren yang diasuhnya juga mengelola dapur MBG.

Ia menilai tata kelola program tersebut seharusnya lebih mengutamakan jumlah penerima manfaat, bukan lebih memberikan perlindungan terhadap keberadaan dapur-dapur MBG.
Menurutnya, sebenarnya program MBG sangat dirasakan manfaatnya, terutama bagi santri dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Bahkan, di sejumlah pondok pesantren, biaya makan santri relatif terjangkau sehingga bantuan MBG dinilai sangat membantu.
“Terutama bagi santri-santri yang ekonominya pas-pasan, makan Rp 10.000 itu sangat dirasakan manfaatnya. Karena biaya bulanan di Pondok Pesantren Mojosari itu hanya Rp 450.000 sebulan, sudah termasuk uang sekolah, listrik dan lain-lain, juga makan tiga kali,” Kata Gus Syafak belum lama ini.
Ia menjelaskan, biaya bulanan di pondok juga sangat terjangkau. Karena itu, bantuan makanan bergizi, menurutnya, memiliki manfaat besar bagi para santri.
Namun, ia menyoroti mekanisme pendanaan dapur MBG yang lebih banyak memberikan perlindungan kepada pengelola dapur. Ia menyebut, dalam skema yang dipahaminya, pengelola dapur tetap mendapatkan anggaran sekitar Rp 6 juta per hari tanpa melihat jumlah porsi yang dilayani.
“Berapa pun yang dilayani tetap menerima Rp 6.000.000 per hari. Baik itu melayani 500 ompreng, 1.000 ompreng, sampai 3.000 ompreng,” ungkap Gus Syaffak.
Pola tersebut, menurutnya, berpotensi membebani anggaran pemerintah apabila tidak disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat. Ia kemudian membandingkan dengan skema pembiayaan per ompreng yang menurutnya lebih berorientasi kepada penerima manfaat. Dari nilai Rp 15.000 per ompreng, disebut terdapat pembagian sekitar Rp 10.000 untuk menu, Rp 2.000 untuk sewa dapur, dan Rp 3.000 untuk operasional.
Apabila penerima manfaat hanya 1.000 ompreng, maka biaya per ompreng bukan Rp 15.000, melainkan Rp 20.000 sampai dengan Rp 25.000 per ompreng.
“Kalau pendekatannya ompreng, itu lebih memberi pelayanan pada penerima manfaat, dan jumlah dapurnya berapapun tidak masalah” ujarnya.
Menurut dia, sistem yang dibangun untuk pelaksanaan program MBG harus benar-benar berorientasi kepada penerima manfaat.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penentuan titik dan pendanaan dapur MBG. Menurutnya, pendekatan yang digunakan harus dikembalikan kepada jumlah penerima manfaat.
“Kalau pemerintah ingin tegak lurus, pendekatannya dari jumlah penerima manfaat. Dapurnya berapa pun tidak masalah. Pokoknya penerima manfaatnya jelas dan jumlahnya jelas,” ujarnya.
Ia juga menilai dapur yang benar-benar memiliki penerima manfaat yang valid dan sudah siap beroperasi seharusnya tidak dipersulit dalam proses pengajuan maupun verifikasi.
“Kalau memang ada yang benar-benar memiliki penerima manfaat, mestinya dapur harus disetujui, tidak usah dihalangi. Tapi kalau pengajuannya mengambil penerima manfaat dari dapur yang sudah ada, itu yang harus dipertimbangakan secara seksama,” katanya.
Di sisi lain, ia turut menyinggung persoalan keamanan makanan dalam program MBG. Menurutnya, pemerintah memang harus merespons setiap laporan dugaan keracunan makanan, tetapi evaluasi juga perlu dilakukan secara proporsional dengan melihat keseluruhan jumlah makanan yang telah didistribusikan.
Ia menilai proses penyediaan makanan dalam program MBG memiliki standar waktu penyajian yang berbeda dengan makanan yang dijual di warung.
“Kalau di warung memang fresh, meskipun agak kotor. Tapi kalau MBG, dari proses memasak sampai disajikan ada aturan waktunya. Begitu masak, langsung didistribusikan,” ujarnya.
Dia menceritakan pengalaman Pondok Pesantren Mojosari sudah melayani sekitar 4.000 santri selama puluhan tahun, masak tiga kali sehari, tapi tidak pernah terjadi kasus keracunan makanan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap kejadian yang menyangkut kesehatan penerima manfaat tetap harus ditangani dan dievaluasi oleh pemerintah.
Pada akhirnya, ia berharap pengelolaan program MBG tidak berhenti pada persoalan jumlah dapur yang tersedia, tetapi benar-benar mengukur sejauh mana makanan yang disediakan sampai kepada penerima manfaat.
“Kalau pendekatannya penerima manfaat, berapa pun jumlah dapurnya tidak masalah. Yang penting jumlah penerima manfaatnya jelas. Jangan sampai yang dilindungi justru dapurnya, bukan penerima manfaatnya,” tandasnya.
