Praktik nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat negara, dengan membagikan jabatan atau posisi strategis dalam pemerintahan di masa modern ini sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Di era modern seperti saat ini kita sering menyaksikan fenomena pasca-pemilu, ketika seorang presiden atau kepala daerah yang menang suka membagi-bagikan jabatan kepada para relawan, tim sukses, dan penyokong dana hingga kolega koalisinya. Alasan utamanya tentu untuk balas budi atau menjaga loyalitas, tanpa menilai kompetensi dan kemampuan terlebih dahulu.
Dampaknya kebijakan yang dilahirkan pun akan cacat sejak dalam pikiran. Instansi pemerintah akan dipimpin oleh orang-orang yang meraba-raba dalam kegelapan, sehingga keputusan yang diambil tidak menyentuh akar permasalahan rakyat.
Namun, jika kita membaca sejarah Islam, khususnya dalam pristiwa pasca-pembebasan kota Makkah (Fathu Makkah), kita akan menemukan standar yang berbeda. Nabi Muhammad SAW lebih memilih memberikan jabatan pemerintahan kepada orang-orang Makkah daripada orang-orang Anshar (Madinah) yang sudah menolong Nabi saat Nabi Muhammad sedang berada di masa sulit.
Tentu bukan tanpa alasan. Nabi Muhammad SAW lebih memilih memberikan jabatan kepada orang Makkah karena mereka dianggap lebih piawai dan berpengalaman dibidang tata Kelola pemerintahan daripada orang Anshar.
Dilema Politik vs Logika Kenabian
Bagi manusia biasa, membalas kebaikan orang yang telah menolong kita di masa sulit adalah kewajiban moral. Dalam konteks sejarah Islam, kaum Anshar di Madinah adalah representasi dari penolong terbaik. Mereka mempertaruhkan nyawa, menampung kaum Muhajirin saat hijrah, dan menjadi tulang punggung perjuangan Islam di masa-masa awal.