Ad-din, yang sebagai kata memiliki arti agama, oleh para ulama didefinisikan sebagai peraturan Allah yang mencakup masalah akidah dan amal. Ia merupakan suatu sistem menyeluruh yang mengatur semua urusan hidup manusia. Begitu pula dengan syariah. Kata yang memiliki arti jalan (menuju sumber) air ini oleh para ulama didefinisikan sebagai ketetapan dari Allah berupa sistem yang mengatur masalah akidah, ibadah, muamalah, dan etika atau hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.
Dari pengertian yang hampir sama itu, kini istilah dinul Islam lebih jarang terdengar ketimbang syariah Islam. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan formalisme hukum Islam, karena dalam perkembangan pencabangan ilmu-ilmu keislaman, jalan syariah lebih condong ke sisi hukum Islam hingga sering dipertukarkan dengan fiqh atau produk hukum itu sendiri. Pengertian syariah akhirnya menyempit, yang dinisbatkan hanya pada teks-teks hukum dalam al-Quran dan sunnah Nabi.

Gejala formalisme hukum Islam inilah yang kemudian melanda Indonesia: “syariahisasi”. Semua hal mau diberi label syariah, termasuk negara, dengan jargon “NKRI Bersyariah”, sebuah anakronisme yang getir. Gejala itu merembet ke daerah-daerah, hingga banyak muncul istilah peraturan daerah (perda) syariah. Maka, seorang gubernur pun ada yang mewajibkan seluruh aparaturnya salat berjamaah lima waktu, yang sudah jelas hukumnya sunah muakad. Maka, di berbagai pelosok Nusantara pun menjamur label syariah, hingga ada wisata syariah, ada pengobatan syariah, ada salon kecantikan syariah, bahkan ada panti pijat syariah. Masih kurang? Ada jilbab syar’i! (Seakan-akan ada jilbab yang tak syar’i, misalkan jilboobs).
Bagaimana kita membaca gejala “syariahisasi” ini, di Indonesia? Jika kita membaca buku Ilusi Negara Islam yang penerbitannya diinisiasi KH Abdurahman Wahid (Gus Dur), maka sesungguhnya “syariahisasi” ini bagian dari perang ideologi dari kelompok yang disebut Wahabi, yang jaringan dan pengikutnya telah menyusup ke berbagai elemen masyarakat Indonesia. Tujuan akhirnya, tentu, menjadikan Indonesia sebagai negara Islam atau dalam irisan lain menegakkan sistem khilafah di Nusantara.
Tentu saja, medan peperangan adalah pasar terbuka bagi para pemburu rente. Karena itu, di bawah hiruk-pikuk peperangan ideologi, istilah syariah pun berubah menjadi merek dagang. Di situ, motifnya bukan lagi ideologi,alih-alih menjalankan dinul Islam dengan benar, tapi keuntungan ekonomi. Maka ada bank syariah, yang praktiknya wallahualam. Ada kluster-kluster kompleks perumahan syariah. Bahkan shampoo pun ada yang syariah.
Yang terasa lebih getir adalah ketika melihat orang-orang yang tidak tahu asal muasalnya lalu kegenitan dan terbawa arus “syariahisasi”. Mereka merasa diri sebagai kaum muhajirin, yang bersama Nabi berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Inilah mungkin representasinya: ada seorang artis yang baru “hijrah” ngotot berkeliling kemana-mana mencari masjid untuk Jumatan di tengah pandemi Corona. Ia merekam perjalanannya saat mencari masjid sambil menyindir yang tak Jumatan sebagai kafir, dan disiarkan melalui Vlog. Tahukah dia bahwa pamer diri beribadah itu telah menghilangkan pahalanya? Apalagi dengan mengkafirkan sesamanya?
Tapi saya pun suka genit dan ikut-ikutan. Di ruang diskusi duniasantri, saya bagikan tayangan Liga Inggris yang disiarkan salah satu stasiun televisi di Timur Tengah, lalu saya beri title “Sepak Bola Syariah”. Tentu saja karena disiarkan dalam bahasa Arab.
