Gaya politik pragmatis seperti ini juga disebut dengan klientelistik. Menurut Tomsa & Ufen (2012), politik klientelistik merupakan hubungan kuasa yang tidak setara (asimetri), bersifat personal dengan proses timbal balik (resiprokal) antara sang penyokong dan klien. Sedangkan, Luis Roniger (2004) berpendapat klientelistik sebagai pertukaran quid pro quo antara individu atau kelompok dengan status sosial-ekonomi yang tidak seimbang.
Indonesia sendiri sudah terjebak dalam politik quid pro quo atau diplomasi klientelistik yang dilancarkan oleh Trump. Semuanya berawal dari perang dagang antara AS dan Cina tahun 2025 yang menyebabkan Indonesia berada dalam posisi yang dilematis. Mendukung Amerika bisa menyebabkan hubungan diplomatik dengan Cina retak. Sebaliknya, mendukung Cina juga bisa mengakibatkan hubungan dengan Amerika rusak.
Tekanan yang diberikan Amerika kepada negara-negara lain, termasuk Indonesia, mengakibatkan Indonesia wajib bernegosiasi dengan Trump untuk menurunkan tarif impor yang mencapai 32%. Jika tidak segera diatasi, banyak produk-produk asal Amerika mulai dari ponsel, elektronik, hingga komoditas lainnya harga masuknya akan membengkak dan menggerus kebijakan fiskal negara.
Karena itu, akhirnya Presiden Prabowo lewat deal politiknya berdiskusi via sambungan telepon dan akhirnya memperoleh ongkos impor barang-barang Amerika menjadi 19%. Trump dalam sebuah wawancara sempat memuji Prabowo sebagai Presiden yang cerdas pasca peristiwa tersebut.
Menyoal Board of Peace dipertanyakan
Rencana ‘New Gaza’ sebenarnya hanya trik Trump dan kroninya, bahkan secara logika sederhana saja sulit bagi publik untuk percaya akan tercapainya kesepakatan damai. Hanya segelintir orang yang percaya bahwa Trump bisa menjadi ‘dewa penyelamat’ antara Palestina-Israel. Trump itu pebisnis properti andal, ia memprediksi bahwa akan banyak keuntungan dari bisnis transaksional BoP. Tentu, Iuran keanggotan tetap sebesar Rp 16,7 triliun sudah masuk dalam perhitungan Trump di balik rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza.
Ada banyak alasan untuk menolak atau mempertanyakan eksistensi BoP. Pertama, BoP dibentuk tanpa mandat dan legitimasi yang jelas, proses administrasinya yang kabur, integritasnya dipertanyakan ditambah lagi dengan problem trust issue dari berbagai negara.