Memasuki tahun 1940-an, ruh NU mulai goyah. Adalah faktor politik, NU jadi terbuai dan mengabaikan konstitusi 1926. NU memasuki babak baru dengan melibatkan diri, menapaki ke lingkaran politik nasional. NU menjelma sebagai sebuah partai politik, tidak lagi pure ormas Islam.
Awal perjalanan politik praktis NU diawali dengan bersama-sama organisasi Islam lainnya membentuk partai yang disebut Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Namun kesolidannya tak lama, musababnya dipicu persoalan distribusi kekuasaan. Selama tiga kali pembagian kursi kabinet, NU hanya mendapat jatah Menteri Agama. NU dianggap miskin tenaga ahli yang terampil di bidang lain selain persoalan keagamaan.
Pada kabinet berikutnya, Kabinet Wilopo, NU menghendaki agar kursi Menteri Agama tetap jatuh di pangkuannya (lagi). Namun ajuan itu ditentang, karena sudah tiga kali berturut-turut. Melalui keputusan rapat sebagian besar anggota Masyumi memutuskan menolak. Dan inilah yang memicu keluarnya NU dari partai Masyumi.
Setelah keluar, strategi perpolitikan NU berubah, kini bergerak secara independen. NU mengikrarkan diri jadi ‘partai politik’ yang berdiri sendiri. Mulai dari ‘pusat hingga ranting dan anak cabang’, semua diperintah mempersiapkan segala administrasi dan strategi guna menyongsong pemilu pertama tahun 1955. Kerja keras itu terbayar mengantarkan NU masuk pada tiga besar perolehan suara; Partai NU 18,4 persen suara (45 Kursi), Masyumi 20,9 persen suara (57 kursi), dan Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh 22,3 persen suara (57 kursi).
Hingga lebih dua dasawarsa, NU fokus pada perpolitikan. Hal ini berimbas pada lupa, lalai akan jatidirinya sebagai organisatoris sosial–keagamaan dan pendidikan. “Elite-elite politik” tidak banyak mengurus umat. Dan yang terparah, orientasi praktis yang serba politis itu mengakibatkan tubuh NU terjerumus kedalam pola yang serba intrik penuh konflik untuk merebutkan kepentingan politik, yang padahal kesemuanya bersifat profan dan sementara.
Melihat kerunyaman itu, banyak kritik kemudian muncul dari kalangan internal NU mengharapkan kembali kepada ‘Khittah NU’. Akhirnya setelah melewati jalan perundingan yang panjang, peran NU dalam panggung politik nasional sebagai parpol atau melibatkan diri politik praktis terhenti tahun 1984, tepatnya saat Muktamar ke-27 di Situbondo. Muktamar di Situbondo inilah yang berhasil mereformulasikan rumusan Khittah NU.
Keputusan ini tidak hanya memberi arti pada aktivitas-aktivitas politik NU di tingkat nasional, tetapi juga memfokuskan kembali pada pendidikan, kesejahteraan masyarakat, misi sosial, dan pembangunan ekonomi, atau dalam isitilah lain, NU sebagai Jam’iyah Diniyah-Ijtima’iyah. NU mempertegaskan tidak terikat lagi dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun. Meminjam istilah Bahrul Ulum (2002), NU telah beralih orientasi dari “politik praktis” ke “sosial praktis”, dari “prestise politik” ke “prestise keagamaan” dalam masyarakat.
Keputusan kembali ke Khittah 1926 berlaku hingga sekarang. Dapat disadari, Khittah 1926 jadi starting point NU untuk meletakkan dasar-dasar pembaharuan baik dari sisi jam’iyah maupun jamaah. Khittah 1926 membuka peta jalan baru (new road map) NU untuk aktif kembali dalam persoalan sejumlah besar Muslim Indonesia dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan modernitas.
Tampak sekali Khittah tersebut, yang diformulasikan tahun 1984, begitu luhur. NU hadir dalam segala relung kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja, dalam praktiknya, tarikan politik praktis selalu menjadi dinamika tersendiri dalam tubuh NU. Di titik demikian, Khittah NU vis-a-vis pertarungan internal dan kondisi dinamis di tengah kebangsaan dan dunia global.
Di usia NU yang sudah satu abad lebih, jika melihat ketercapaian visi sesuai Khittah, masih banyak yang belum terealisasikan. Paling tidak ada beberapa sektor di antaranya politik, pendidikan, dan sosioekonomi. Karenanya, kepemimpinan NU sekarang, yang dinakhodai KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), harus lebih intens merefleksikan dan merumuskan program-program terobosan yang taktis.
Pertama, persoalan politik. Orientasi politik dari NU sebenarnya sudah termaktub jelas yaitu Politik Kebangsaan dan Politik Kerakyatan. Kalau dalam istilah Kiai Sahal Mahfudh, politik tingkat tinggi NU atau Siyasah ’Aliyah Samiyah.