Dari tangkapan layar video yang diunggah di kanal Youtube miliknya pada 18 Januari 2022 itu, kita melihat bagaimana sosok Edy Mulyadi berbicara kepada publik, bak seorang pejabat atau tokoh partai politik sedang menggelar jumpa pers. Ia diapit oleh beberapa orang yang duduk di samping kanan-kirinya, dan barisan orang yang berdiri di belakangnya. Dari sana saya berharap bisa mendengarkan alasan-alasannya menolak pemindahan ibu kota negara berdasarkan kajian ilmiah yang berbasis riset. Dengan begitu, darinya kita bisa memperluas wawasan, memperkaya pengetahuan.
Tapi apa lacur jika kita akhirnya kecele. Sebab, penolakannya terhadap Penajam Paser sebagai ibu kota negara yang baru justru berbasis “sindrom Jakarta sentris”, memandang Indonesia dari dominasi Jakarta, menganggap Indonesia adalah Jakarta. Dengan kacamata “sindrom Jakarta sentris” itu, wilayah-wilayah yang secara geografis semakin jauh dari Tugu Monas dianggap semakin jauh dari kemajuan. Wilayah-wilayah itu dianggap sebagai pinggiran, pedalaman, terbelakang. Semuanya harus ditentukan oleh Jakarta, dipandang dari Jakarta. Padahal, Jakarta hanyalah bagian kecil dari Indonesia. Itulah bias kita selama ini.
Ungkapan-ungkapan seperti “tempat jin buang anak”, “kuntilanak”, “genderuwo”, dan “yang mau tinggal di sana hanya monyet” yang dialamatkan ke Kalimantan, yang menjadi narasi Edy Mulyadi dan lain-lainnya dalam menolak pemindahan ibu kota negara, lahir dari konteks dan relasi hal ihwal sindrom Jakarta sentris itu. Reaksinya, kemarahan publik terutama yang ditunjukkan oleh masyarakat Kalimantan, sesungguhnya adalah antitesa terhadap sindrom Jakarta sentris itu: bukan masanya lagi nasib Indonesia hanya dirumuskan dan diatur dari sudut-sudut Jakarta yang crowded itu. Crowded ruangnya, crowded pikirannya, crowded hatinya.
Kasus ini sesungguhnya bukan melulu tentang Edy Mulyadi dan lain-lainnya yang dianggap menghina masyarakat Kalimantan atau tentang masyarakat Kalimantan yang marah karena merasa terhina. Ini tentang sindrom Jakarta sentris yang masih terus menggejala dalam mengelola bangsa ini dan antitesanya.