Salah satu hal yang paling kuat dalam tradisi pesantren adalah penghormatan kepada guru. Seorang santri tidak hanya diajarkan bagaimana memahami kitab, tetapi juga bagaimana bersikap kepada orang yang mengajarkan kitab itu. Guru dihormati, nasihatnya didengar, dan aibnya dijaga.
Tradisi semacam ini memiliki alasan yang cukup masuk akal. Ilmu tidak hanya dipandang sebagai informasi yang dipindahkan dari guru kepada murid. Ia juga membutuhkan keteladanan. Karena itu, hubungan guru dan murid tidak sepenuhnya dibangun atas relasi akademik, tetapi juga relasi moral. Persoalannya muncul ketika penghormatan kepada guru berubah menjadi ketidakmungkinan untuk mengkritik guru.
Dalam sejumlah kitab klasik, murid memang dianjurkan untuk tidak mencari-cari aib gurunya. Bahkan ada anjuran agar seorang murid tidak melihat kekurangan gurunya agar keberkahan ilmu tetap terjaga. Kita bisa memahami logika ajaran tersebut dalam konteks hubungan personal antara guru dan murid.
Tetapi apakah prinsip yang sama dapat digunakan ketika seorang guru melakukan kekerasan terhadap muridnya? Di sini kita perlu membedakan dua hal yang sering dicampuradukkan: menjaga aib dan menyembunyikan kezaliman.
Aib adalah sesuatu yang bersifat personal dan tidak selalu memiliki konsekuensi terhadap orang lain. Kekerasan berbeda. Ia memiliki korban. Karena itu, ketika kekerasan disembunyikan atas nama menjaga kehormatan guru atau nama baik pesantren, yang sedang dipertaruhkan bukan lagi sekadar kehormatan seseorang, melainkan keselamatan orang lain.
Pada titik ini, pertanyaan tentang “adab kepada guru” harus berhadapan dengan pertanyaan yang lebih mendasar: kepada siapa keberpihakan moral kita diberikan? Apakah kepada orang yang memiliki otoritas, atau kepada kebenaran?
Persoalan ini menjadi semakin rumit dalam lingkungan yang memiliki struktur hierarkis. Guru berada di posisi yang tinggi, sementara santri berada pada posisi yang lebih rendah. Dalam struktur semacam itu, kritik mudah dianggap sebagai ketidaktaatan. Pertanyaan dapat dianggap sebagai pembangkangan. Bahkan laporan tentang kekerasan dapat dipandang sebagai upaya mencemarkan nama baik pesantren.
Jika demikian, kita perlu berhati-hati. Sebab sebuah lembaga pendidikan yang terlalu menekankan kepatuhan berisiko menghasilkan manusia yang pandai menaati, tetapi tidak terbiasa menilai. Padahal pendidikan seharusnya melakukan hal sebaliknya. Ia seharusnya membuat seseorang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, termasuk ketika kesalahan itu dilakukan oleh orang yang dihormatinya.
Karena itu, saya kurang setuju dengan gagasan tentang ketaatan yang berhenti pada kalimat: pokoknya taat kepada guru. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang harus ditaati dan mengapa? Seorang guru tidak menjadi benar hanya karena ia seorang guru. Begitu pula seorang santri tidak menjadi salah hanya karena ia mengkritik gurunya. Otoritas seharusnya tidak menghapus kemampuan seseorang untuk menggunakan akal.
Dalam tradisi intelektual Islam sendiri, perbedaan pendapat bukan sesuatu yang asing. Para ulama berbeda pendapat justru karena mereka menganggap argumen harus diuji, bukan sekadar siapa yang mengucapkannya. Maka, mungkin yang perlu diperbaiki bukan tradisi takzim kepada guru, melainkan cara kita memahami takzim itu sendiri.
Menghormati guru tidak berarti menganggapnya tidak mungkin salah. Menjaga aib tidak berarti membiarkan kezaliman berlangsung. Dan taat tidak berarti menyerahkan seluruh kemampuan berpikir kepada orang lain.
Pesantren tidak perlu kehilangan tradisinya untuk menjadi kritis. Ia hanya perlu memastikan bahwa adab tidak berubah menjadi alat untuk membungkam. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan seberapa patuh seorang murid kepada gurunya, tetapi apakah ia mampu berdiri dengan akalnya sendiri ketika berhadapan dengan persoalan moral.
Dan mungkin, salah satu tanda bahwa seorang santri telah benar-benar belajar adalah ketika ia tahu bahwa ada saatnya ia harus berkata “iya”, tetapi juga tahu kapan ia harus berkata “tidak.”