Tapi yang luput dicatat, ketika Arab Saudi berniat melepaskan ketergantungan pada minyak bumi, ia sekaligus harus bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Wahabisme. Sebab, Visi Saudi 2030 ternyata membutuhkan prasyarat: adanya masyarakat yang kompetitif (competitive society), dan masyarakat kompetitif hanya bisa tumbuh pada masyarakat yang terbuka (open society), yang plural, yang setara, dan toleran. Suatu prasyarat yang tak bisa dipenuhi jika Arab Saudi tak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Wahabisme.
Hal ini rupanya juga disadari Pangeran Mohammed bin Salman. Dalam suatu wawancara, Pangeran Mohammed bin Salman menegaskan bahwa kini ajaran Wahabi bukan satu-satunya ideologi di negara itu. “Hari ini tak boleh ada satu pun pihak yang memaksakan ajaran mereka yang menjadikannya satu-satunya paham di Saudi,” ujarnya kepada The Atlantic, seperti dikutip Saudi Gazette pada Maret 2021. Ia mengakui, di masa lalu Wahabi pernah menjadi ideologi di Arab Saudi. “Hari ini, kami berada dalam jalur yang benar,” katanya.
Karena itu, secara bertahap, Arab Saudi mulai melakukan relaksasi regulasi untuk mendukung suksesnya Visi Saudi 2030 tersebut. Misalnya, mula-mula bioskop mulai diizinkan —hal yang tak pernah terjadi sebelumnya karena Wahabi mengharamkannya. Kemudian, festival musik dan acara olah raga juga mulai boleh digelar di seluruh wilayah kerajaan. Selain itu, juga tengah dibangun NEOM, sebuah pusat bisnis dan industri hiburan di Laut Merah senilai Rp 7.000 triliun. Di sini, peredaran minuman beralkohol rencananya akan diizinkan.
Yang sangat penting, relaksasi regulasi juga dilakukan untuk memberikan kesetaraan hak dan peran terhadap kaum perempuan di ruang-ruang publik —sesuatu yang sebelumnya mustahil. Mula-mula perempuan Arab Saudi diperbolehkan menyetir kendaraan sendiri. Kemudian diperbolehkan bepergian keluar negeri sendiri tanpa wali. Juga boleh nonton konser musik dan olah raga tanpa adanya pembatasan. Terakhir, boleh tidak berjilbab atau berhijab —hal yang tak terbayangkan sebelumnya.
Itulah sebagian kecil dari prasyarat yang disiapkan untuk menuju Visi Saudi 2030, dengan melepaskan diri dari bayang-bayang Wahabisme. Sayangnya, ketika itu telah dilakukan oleh Arab Saudi, Wahabisme telah bertransformasi menjadi ideologi transnasional, yang telah “diekspor” ke berbagai penjuru dunia yang dibiayai dari hasil pengeboran minyak. Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia, tentu menjadi sasaran utama penyebaran Wahabisme. Apalagi praktik keagamaan di Indonesia sangat berbeda dengan pandangan kaum Wahabi. Maka, ketika di Arab Saudi sana Wahabisme mulai ditinggalkan, di sini justru memperoleh panggung utama.
Wahabisme memang semacam organisasi tanpa bentuk, karena itu kita tak bisa menunjuk hidung. Ia bisa ada di mana-mana, dan berbentuk apa saja. Misalnya, ia bisa menyaru sebagai partai politik. Atau, ia bisa menyusup ke dalam organisasi-organisasi berbasis keagamaan atau lembaga-lembaga pendidikan. Ia juga bisa mengintrusi pikiran aparat negara. Ia bisa mencuci otak siapa saja sehingga ada orang yang biasa tahlilan tiba-tiba mengharamkannya. Pendek kata, kita tak bisa mengenali bentuknya, tapi bisa merasakan gejalanya. Contohnya, jika di antara kita tiba-tiba saling membenci karena perbedaan paham, berarti kita telah teracuni wabah Wahabi —yang di negeri asalnya, Arab Saudi, sudah mulai ditinggalkan.
Andai saja hal itu terjadi lebih dini…