Konsesi Tambang dan Akibatnya
Analisis Kiai Said mengenai jebakan politik ini diperkuat oleh teori Jürgen Habermas tentang “Kolonisasi Dunia-Kehidupan” (Colonization of the Lifeworld) dalam buku The Theory of Communicative Action (1981). Habermas berargumen bahwa ketika logika sistem (uang dan kekuasaan negara) merembes masuk ke dalam dunia-kehidupan (agama dan komunitas moral), maka komunikasi yang tulus akan tergantikan oleh logika instrumental.
Penerimaan tambang membawa risiko “monetisasi” loyalitas. Jika pendanaan organisasi bergantung pada konsesi negara, maka demokrasi internal NU terancam oleh praktik klientelisme. Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay (2014) mengingatkan bahwa demokrasi bisa membusuk ketika institusi beralih menjadi alat distribusi patronase. Musyawarah Kubro harus memastikan bahwa NU tidak sedang menggadaikan otonomi sosio-politiknya demi pundi-pundi bisnis ekstraktif.
Lirboyo: Ruang Publik Deliberatif
Pemilihan Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah Musyawarah Kubro memiliki signifikansi simbolis yang kuat. Lirboyo adalah representasi kemurnian aspirasi kiai kultural. Di sinilah, musyawarah tersebut harus berfungsi sebagai “Ruang Publik Deliberatif”. Tujuan Musyawarah Kubro adalah melakukan audit moral atas langkah-langkah organisasi, termasuk soal tambang.
Ini sejalan dengan semangat Kiai Sahal Mahfudh dalam Nuansa Fiqh Sosial (1994). Bagi Kiai Sahal, setiap langkah besar organisasi harus diuji melalui dialektika maslahah al-ummah. Apakah tambang ini benar-benar untuk umat, atau justru membebani NU dengan konflik kepentingan jangka panjang? Lirboyo harus menjadi tempat di mana suara Syuriyah kembali didengarkan sebagai penentu arah (steering), bukan sekadar stempel bagi keputusan eksekutif yang sudah matang.
Islah dan “State of Exception”