Di tengah berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang terus membelit masyarakat, pemerintah menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini mendapat dukungan luas karena dianggap mampu menjawab persoalan gizi anak dan ketimpangan kesejahteraan. Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul kenyataan bahwa pembangunan manusia tidak dapat hanya bertumpu pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek semata.
Pembangunan manusia tidak cukup diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik. Negara memang berkewajiban memastikan rakyat tidak mengalami kelaparan, tetapi negara juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan memiliki akses pendidikan yang adil.
Dalam perspektif tafsir sosial, Al-Qur’an tidak hanya dipahami sebagai teks ibadah individual, tetapi juga sebagai pedoman etik dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan. Karena itu, setiap kebijakan publik seharusnya diarahkan bukan hanya untuk meredam persoalan sesaat, tetapi juga menyelesaikan akar ketimpangan sosial secara lebih struktural.
Ayat pertama yang turun dalam Al-Qur’an adalah perintah membaca: Iqra’. Ini menunjukkan bahwa peradaban dibangun melalui pengetahuan. Pendidikan bukan sekadar urusan administratif sekolah, melainkan instrumen utama pembebasan manusia dari kemiskinan, kebodohan, dan ketergantungan sosial.