Membaca Arah Suara Nahdliyin

Data hasil pemilu pasca-reformasi juga mengkonfirmasi fakta historis yang trennya terus bersambung hingga kini, bahkan setelah NU menelurkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilu 1999, misalnya, suara yang diraih PKB sebesar 13,2 juta atau 12,62 persen. Dan tren ini terus menurun —lebih-lebih nanti setelah PKB ditinggalkan Gus Dur. Pada Pemilu 2004, suara PKB turun menjadi 10,56 persen. Raihan suara PKB merosot menjadi 4,95 persen pada Pemilu 2009. Memang, pada dua pemilu terakhir, PKB mampu “rebound”, namun tak pernah bisa seperti sebelumnya. Pada Pemilu 2014 dan 2019 raihan suara PKB masing-masing 9,04 persen dan 9,69 persen. Alias belum pernah menyentuh angka di level 10 persen.

Tren raihan suara PKB sebagai partai politik yang dilahirkan oleh NU tersebut berbanding terbalik dengan data dan kekuatan massa nahdliyin. NU adalah organisasi massa (ormas) berbasis massa Islam terbesar di dunia. Berdasarkan sebuah riset, pada 2013, jumlah massa NU diperkirakan mencapai 40 juta jiwa, dan melonjak meniadi 95 juta jiwa pada 2021. Ini belum termasuk yang secara verbal mengaku sebagai warga NU.

Berdasarkan riset pada 2022, total populasi muslim di Indonesia mencapai 250 juta jiwa atau 260 juta jiwa —dari total sekitar 280 juta penduduk. Dari total populasi masyarakat muslim Indonesia tersebut, sekitar 56,9 mengaku sebagai nahdliyin atau terafiliasi dengan NU. Artinya, saat ini jumlah warga NU bisa lebih dari 140 juta jiwa. Sekitar separo dari jumlah total penduduk Indonesia. Juga, hampir separo dari jumlah total pemilih dalam pemilu.

Berdasarkan data-data tersebut, jika ada partai politik yang merupakan representasi tunggal dari suara NU, otomatis ia akan menjadi pemenang pemilu. Nyatanya PKB, partai yang dilahirkan untuk mewadahi aspirasi politik warga NU, tak pernah menjadi pemenang pemilu. Bahkan setelah Pemilu 1999, raihan suaranya selalu di bawah 10 persen.

Artinya, suara warga NU dari masa ke masa selalu tumpah ke mana-mana. Tidak pernah terpusat di satu tempat. Ini juga terkonfirmasi oleh kenyataan bahwa sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia, kecuali di masa rezim Orde Baru, tidak pernah ada pemenang pemilu yang menguasai suara mayoritas pemilih dalam pengertian 50+1 persen. Partai-partai pemenang pemilu hanya mampu mendulang suara di bawah 25 persen.