Pada dasarnya, hubungan seksual merupakan hal yang sangat manusiawi. Ia akan hadir seiring dengan bertambahnya usia manusia. Meskipun ia bersifat alamiah, namun derap perkembangan dan penyalurannya tetap harus diarahkan. Tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja dengan dalih seksualitas adalah naluri kemanusiaan. Karena itulah, Islam sangat menjaga betul terkait perilaku seksual. Firman Allah di surat Al Isra’ 32 dan beberapa sabda Rasulullah sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar legitimasi ajaran Islam terkait perilaku seksual menyimpang (zina).
Perilaku seksual memang sangat kental dengan aktivitas biologis manusia. Namun, perlu dipahami juga bahwa hubungan seksual tidak melulu karena faktor biologis an sich. Ada peran dan kontribusi lingkungan sosial yang juga berpengaruh. Pada konteks ini banyak kalangan yang mengasumsikan bahwa kekerasan seksual, khususnya yang timbul di lembaga pendidikan (pesantren), disebabkan oleh adanya relasi patronase.
Relasi patronase secara sederhana memaparkan bahwa dalam ruang interaksi sosial manusia akan terikat oleh hubungan kuasa atasan dan bawahan, atau relasi patron klien. Hubungan antara patron (yang memiliki kekuasaan) dengan klien (yang tidak memiliki kekuasaan) berjalan tidak sederajat. Keduanya bergerak di garis vertikal sehingga patron memiliki “kuasa penuh” atas hidup klien. Oleh sebab itu, patron bisa melakukan apa saja kepada klien, termasuk melakukan hubungan seksual.
Sepintas, rangka pikir relasi patronase ini memang nampak mampu menjelaskan potret buram kasus asusila yang terjadi di lingkungan pesantren. Apalagi jika nalar teoretis ini kemudian dibumbuhi dengan dalih adanya “dogma sosial” yang bergulir di masyarakat, di mana santri harus tunduk patuh pada kiai. Dalam kultur masyarakat Madura, misalnya, ada dogma sosial yang berbunyi “bhuppa bhabhu ghuru rato”. Artinya bapak, ibu, guru, dan pemerintah. Ini adalah ajaran terkait hierarki normatif siapa saja yang harus mendapat penghormatan dan kepatuhan tertinggi dalam ruang sosial (M. Hefni, 2007).
Dogma-dogma sosial macam ini kemudian terus direproduksi dan menjadi konstruksi sosial masyarakat yang pada akhirnya mengatur pola pikir dan cara berperilaku. Maksudnya, dogma normatif ini bersifat mengikat setiap individu. Maka munculnya kekerasan seksual di pesantren, menurut rangka pikir relasi patronase, lahir dari adanya titik temu antara kuatnya relasi patron klien dengan besarnya pengaruh dogma sosial masyarakat.