Ingatan kemudian mengapungkan kembali nama KH Idham Chalid. Di kalangan santri, cerita tentang beliau jarang dibahas jujur. Idham adalah politisi ulung, tokoh besar, tetapi juga sosok yang pada masa tertentu kehilangan pegangan kultural yang dulu mengangkatnya. Ketika tekanan datang, ia memahami bahwa jabatan bisa bertahan, tetapi legitimasi tidak. Ia memilih mengundurkan diri. Keputusan itu bukan kekalahan. Itu cara seorang kiai menjaga NU agar tidak berubah menjadi arena yang dikuasai ego dan gengsi.
Lalu muncul pertanyaan yang lebih pedih: bagaimana mungkin Gus Dur yang jauh lebih “mengguncang” tradisi justru dapat naik menjadi Ketua Umum PBNU setelah Idham mundur?
Jawabannya selalu kembali ke satu hal: kecerdasan kultural. Gus Dur tidak diangkat oleh mesin politik, melainkan oleh getaran moral yang dirasakan para kiai. Ia bukan kandidat formal terbaik, tetapi dianggap paling selaras dengan jiwa NU. Gus Dur membawa pengetahuan mendalam tentang sejarah NU, memelihara humor sebagai senjata lembut kritik, dan mampu berdiri di titik yang jarang dimiliki siapa pun: berani pada negara, tetapi akrab dengan rakyat.
Legitimasi seperti itu tidak bisa diciptakan melalui konferensi, jaringan, atau lobi. Ia tumbuh dari reputasi panjang. Itu alasan mengapa kemenangan Gus Dur terasa “alami” di mata para pemilik suara utama: para kiai pondok yang membaca NU bukan dari berita, tetapi dari pengalaman bertahun-tahun.