Dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU), gejolak tidak pernah hadir sebagai peristiwa tunggal. Ia selalu memanggil kembali bayangan lama yang belum tuntas dipecahkan. Ketika Dewan Syuriah akhir November 2025 lalu meminta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri, gema itu tidak berhenti sebagai riak politik. Ia mengetuk ruang ingatan yang lebih jauh. Seakan NU sedang membuka kembali halaman yang pernah ditutup tergesa.
NU bukan sekadar organisasi sosial keagamaan. Ia adalah lanskap sosial yang hidup dari jaringan otoritas kultural. Ada “kekuasaan halus” yang tak tertulis di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), tetapi menjadi fondasi semua legitimasi. Siapa pun yang menakhodai PBNU harus berdiri di atas landasan yang sama: restu kultural, kepercayaan pesantren, dan rasa bahwa seorang ketua bukan hanya administrator, tetapi penjaga adab kolektif.
Kasus Gus Yahya Staquf adalah ujian atas legitimasi itu. Kritik yang datang dari sejumlah kiai melalui Syuriah bukan sekadar soal kebijakan. Yang dipersoalkan jauh lebih dalam: apakah kepemimpinan PBNU hari ini masih sejalan dengan nalar kultural NU atau sudah terlalu miring mengikuti arus kekuasaan politik nasional?
Ketika sebagian kiai menyampaikan ketidakpuasan, itu bukan “pembangkangan” seperti yang mudah dibaca secara politis. Itu cara tradisional NU mengingatkan. Dalam tradisi pesantren, teguran selalu berdiri lebih tinggi dari struktur. Ia lahir dari kepekaan moral; bukan perebutan posisi.