Terdapat alasan yang digambarkan beberapa sumber dan pendapat. Terdapat kelompok dalam internal PBNU yang tak sejalan dengan visi kepemimpinan Gus Yahya. Hal ini pun menambah tumpukan ketegangan dalam distribusi kewenangan. Secara bersamaan, struktur Syuriyah dan Tanfidziyah saling berebut pengaruh, dan berakhir pada upaya pemakzulan. Bahkan, yang paling keras, tak ditemukannya kesepakatan (deadlock) ihwal eksekusi konsesi tambang di internal PBNU, seperti digambarkan beberapa media nasional.
Dinamika internal PBNU bukanlah gejolak sesaat, melainkan akumulasi dari kontestasi politik yang telah berlangsung sejak terpilihnya Guy Yahya. Pelbagai isu yang mencuat akhir-akhir ini, mulai dari tata kelola keuangan, konsesi tambang, hingga tudingan pelanggaran nilai–menurut pengamat politik Citra Institute hanya sebagai manifestasi permukaan dari konflik yang lebih mendasar. Artinya, persoalan ini bukan sekadar perbedaan pandangan normatif-etik, melainkan bagian dari kontestasi pengaruh, baik yang melibatkan aktor internal maupun dari luar PBNU.
Di sisi lain, fenomena pemakzulan ini berdampak pada polarisasi di tingkat wilayah dan daerah. Pada tingkatan pengurus wilayah misalnya, dukungan terhadap Gus Yahya tampak rapuh, khususnya di tiga provinsi utama–Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jawa Timur, gejolak turbulensi lebih awal terjadi, pasca pemecatan KH Marzuki Mustamar sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, dan pemakzulan yang terjadi semakin memperburuk.
Kendati demikian, pernyataan Gus Yahya saat menggelar rapat konsolidasi dengan PWNU se-Indonesia membantah polarisasi yang penulis sebut sebelumnya. Setelah memberikan penjelasan langsung kepada para pimpinan wilayah, Gus Yahya berkesimpulan bahwa seluruh PWNU tidak menginginkan dirinya mundur. “Mereka itu khawatir saya mundur, karena dulu mereka memilih saya, dan mereka akan kecewa kalau saya mundur,” ujarnya di Surabaya pada (22/11/2025).
Akhirnya, dualisme perebutan pengaruh dan saling klaim terjadi di internal PBNU. Kubu yang menginginkan terjadinya pemakzulan Ketua PBNU atau setidaknya mereka yang mendukung, memperluas hegemoninya dengan dalil pelanggaran normatif, etik, serta ideologis. Sementara, kubu Gus Yahya dengan barisan yang ia konsolidasi, berusaha mengembalikan wibawa dalam rangka mempertahankan posisinya. Sambil lalu menggelar simpati publik dan mendramatisasi bahwa ia hanyalah korban atas konflik internal yang sedang terjadi.
Lantas, siapa pihak yang benar, siapa yang bersalah, atau paling tidak siapa yang mendekati kebenaran dalam posisi ini. Wallahu A’lam, penulis menghindari untuk menilai. Tapi yang pasti, penulis menyakini bahwa tabayyun di tubuh PBNU merupakan jalan bijaksana yang perlu diambil guna menjaga risalah dan amanah NU yang ditinggalkan para Muassis. Tanggalkan dulu ego dan kepentingan demi mengutamakan maslahat yang lebih besar sebagaimana nilai dan ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah an- Nahdliyah.