Jika premis Indonesia telah dikuasai Firaun berada pada domain profan, yaitu segelintir orang menguasai negara, maka labeling Firaun terhadap diri Jokowi ini menjadi premis kedua yang masuk domain keagamaan. Firaun, sebagai tokoh historis, memang julukan untuk raja-raja Mesir Kuno. Namun, ketika disandingkan dengan Qarun dan Hamman, jelas yang dirujuk adalah Firaun yang berkuasa di masa Nabi Musa seperti yang diabadikan oleh Al-Qur’an.
Menurut catatan sejarah, Firaun yang berkuasa di masa Nabi Musa adalah Ramesses II atau Marenptah. Yang pasti, siapa pun dia, Firaun yang hidup di zaman Nabi Musa itu begitu dibenci oleh umat Islam. Sebab, berdasarkan literatur yang diungkapkan Al-Qur’an, Firaun adalah sosok penguasa yang zalim atau bengis dan kejam, dan bukan hanya anti-Tuhan dan menolak risalah yang dibawa Nabi Musa, tapi malah mendaku dirinya sebagai Tuhan. Ambisinya adalah membunuh Nabi Musa sebagai utusan Tuhan. Karena itu, sebutan Firaun sudah menjadi bagian dari negative doctrine keagamaan.
Itulah kenapa premis kedua dari ungkapan Cak Nun tersebut berada di domain religius-ekstalogis. Sebab, dengan melabeli Jokowi sebagai Firaun, konsekuensinya menjadi sangat luas dan bisa melebar ke mana-mana. Tak sekadar menguasai Indonesia secara absolut, begitu diberi label Firaun, maka Jokowi “diharuskan” memiliki sifat-sifatnya: bengis, keji, kejam, dan kufur alias anti-Tuhan. Artinya, mayoritas rakyat Indonesia yang muslim ini selama hampir satu dekade ternyata mendukung dan dipimpin oleh Firaun, sosok yang anti-Tuhan atau bahkan melawan Tuhan. Begitu tersesatnyakah mayoritas rakyat Indonesia ini?
Dua premis dari ungkapan Cak Nun tersebut membawa konsekuensinya masing-masing, terutama dalam situasi menghadapi Pemilu 2024. Yang pertama, menuding pemilu telah diatur dan ditentukan pemenangnya jauh sebelum pemilunya dilaksanakan, jika merujuk pada teori yang dibangun Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku Bagaimana Demokrasi Mati, adalah bagian dari pembusukan atau pembunuhan demokrasi oleh orang-orang yang tak siap kalah. Selanjutnya, ia akan men-down grade, mendelegitimasi, dan merongrong pemerintahan yang sah. Dampak terjauhnya adalah perebutan kekuasaan atau chaos.
Yang kedua, melabeli kelompok tertentu, dalam hal ini adalah Jokowi, misalnya, dengan sebutan Firaun akan membuka pintu selebar-lebarnya masuknya politisasi agama, katakanlah dalam Pemilu 2024. Kelompok-kelompok atau peserta pemilu yang didukung Jokowi, atau berada dalam lingkaran dan memiliki relasi dengan Jokowi, bisa jadi akan dinisbahkan sebagai bagian dari kekuatan Firaunian. Maka, fenomena politisasi agama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta pada 2017 dan Pemilihan Presiden pada 2019 bisa terulang dengan intensi yang jauh lebih brutal. Saya membayangkan, bisa jadi akan ada narasi Musa melawan Firaun, para pembela Tuhan melawan orang-orang anti-Tuhan, padahal kelompok-kelompok yang berhadapan ini bisa saja sama-sama muslim.
Seperti konsekuensi pada premis pertama, politisasi agama sebagai konsekuensi premis kedua ini juga menjadi bagian dari gerakan pembusukan atau pembunuhan demokrasi. Setidaknya menyebabkan proses berdemokrasi menjadi tidak sehat. Dampak terjauhnya sama, chaos. Chaos yang berlatar belakang politisasi agama. Dan, chaos yang tak berkesudahan akan membuka pintu masuknya kekuatan-kekuatan anti-demokrasi, masuknya kekuatan-kekuatan otoriter atau diktator, bagian yang justru menjadi karakter Firaun. Artinya, niat hati menolak Firaun tapi justru mengundang Firaun yang lain.
Kenapa pernyataan Cak Nun yang menghebohkan ini perlu diberi catatan kaki sedini mungkin. Sebab, Cak Nun bukan orang sembarangan. Sebagai budayawan, penyair, seniman, dan ulama “kelas tinggi”, segala ucapannya akan didengar orang dan dijadikan referensi dalam mengambil keputusan. Apalagi, Cak Nun memiliki forum kajian Maiyah yang jamaahnya lumayan banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, dan selalu mengamini ucapan Cak Nun. Jika tak diberi catatan kaki dan apa yang diucapkan Cak Nun ditelan mentah-mentah, justru bisa sangat membahayakan bagi persatuan dan kesatuan anak-anak bangsa.