Padahal, tidak semua nilai dapat diukur dengan logika pasar. Ilmu-ilmu keislaman dan humaniora bekerja dalam dimensi yang lebih dalam: membentuk cara berpikir, etika, dan orientasi hidup masyarakat. Kontribusinya mungkin tidak langsung terlihat dalam statistik industri, tetapi sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral publik. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, keberadaan prodi keislaman justru berperan dalam menjaga agama (hifz al-din), akal (hifz al-‘aql), dan keturunan (hifz al-nasl).
Bagi dunia pesantren, wacana ini menghadirkan dilema. Di satu sisi, ada tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kerja. Di sisi lain, ada tanggung jawab menjaga tradisi keilmuan yang telah menjadi fondasi peradaban. Menutup prodi bukanlah solusi, melainkan jalan pintas yang berisiko menghilangkan kekayaan intelektual yang tidak tergantikan.

Karena itu, pendekatan yang lebih konstruktif adalah melakukan transformasi, bukan eliminasi. M. Amin Abdullah melalui karyanya Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif (2006) menawarkan jalan tengah: mempertemukan ilmu agama dengan ilmu sosial dan sains modern secara dialogis. Dalam buku tersebut, ia menegaskan bahwa studi Islam tidak boleh berjalan secara terisolasi, melainkan harus terbuka terhadap pendekatan multidisipliner agar tetap hidup dan relevan di tengah dinamika zaman.
Solusi konkret yang dapat ditawarkan setidaknya mencakup beberapa langkah. Pertama, revitalisasi kurikulum berbasis kebutuhan zaman tanpa kehilangan identitas keilmuan. Prodi keislaman, misalnya, dapat mengintegrasikan literasi digital, analisis kebijakan publik, hingga isu-isu global seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. Tafsir tidak lagi berhenti pada teks, tetapi bergerak pada konteks; hadis tidak hanya dikaji sanad dan matannya, tetapi juga relevansinya dalam kehidupan modern.
Kedua, penguatan kolaborasi lintas disiplin. Dunia kerja hari ini tidak lagi bekerja dalam sekat-sekat ilmu yang kaku. Oleh karena itu, prodi yang dianggap “tidak relevan” justru perlu dipertemukan dengan disiplin lain. Hukum keluarga Islam dapat dikolaborasikan dengan studi gender dan hukum positif; studi hadis dapat bersinergi dengan teknologi informasi melalui digital humanities; sementara tasawuf dapat berdialog dengan psikologi modern dalam isu kesehatan mental.
