Namun, kelemahan dari euforia kontra radikalisme adalah, terkonsentrasinya perhatian kalangan Islam nasionalis pada masalah radikalisme (khususnya radikalisme dalam media digital), dan melupakan substansi dari digitalisasi itu sendiri.
Sebagai kelompok yang dekat dengan kekuasaan, kalangan Islam nasionalis punya privilese tersendiri. Rezim Jokowi memandang digitalisasi berdasarkan kacamata ekonomi teknokratis. Persiapan-persiapannya disebarkan ke masyarakat umum, termasuk kalangan santri. Khusus untuk kalangan santri, ada mandat patriotik soal menjaga NKRI. Kontra radikalisme menjadi relevan sebagai ‘jihad’ baru santri di era digital. Baik pemerintah maupun kalangan santri secara populer, melupakan kacamata struktural dan kultural dalam memandang digitalisasi.
Digitalisasi adalah dunia baru yang terasa netral, namun sebenarnya tidak. Konten yang ada di lini masa kita adalah hasil saringan algoritmik berdasarkan kesukaan, preferensi, kebencian, dan kepedulian kita terhadap suatu hal ataupun isu.
Melalui proses itu, celah sosial ataupun budaya yang mengkristal di masyarakat dapat terpantul di ekologi digital wilayah geografis tertentu. Dominannya gambar perempuan kulit putih berbikini ketika mencari kata kunci ‘politisi perempuan’ di Google adalah salah satu contoh bias algoritmik di Amerika. Di Indonesia konstelasinya bisa berbeda, namun dengan prinsip kerja yang sama.
Masalah struktural kemudian muncul sebab proses kerja algoritma ditentukan oleh pemilik teknologi. Ketika proses kerjanya didesain untuk memantulkan apa yang disenangi dan dibenci oleh seseorang, maka, ada jumlah realitas terpersonifikasi yang tak terbatas. Bila ada 200 juta umat muslim di Indonesia, maka ada 200 juta profil realitas yang berbeda.
Perubahan tenaga kerja (seperti munculnya kebutuhan tenaga customer care di start up belanja daring) beserta pemenuhan hak-haknya, dan masalah resiko psikologis yang ditimbulkan digitalisasi juga termasuk masalah struktural yang luput diperhatikan. Ketika digitalisasi telah menelan semuanya, maka dua isu tersebut telah bergulir menjadi bola salju, yang boleh jadi implikasi sosialnya tak tertangani, sebab terkurasnya perhatian pada masalah counter radikalisme.
Masalah struktural tersebut terjadi di dalam sekaligus di luar ekologi digital. Berbeda dengan masalah struktural, masalah kultural terjadi di dalam individu khususnya, dan masyarakat umumnya. Masalah ini meliputi perubahan kognisi dalam mengolah dan mengartikulasikan wacana publik penting seperti politik, agama, dan pendidikan.
Patriotisme digital dalam menggalang kontra radikalisme menuntut kemampuan literasi digital di kalangan santri. Namun, makna literasi digital dalam arus mainstream lebih diartikan sebagai kecakapan teknis mengolah konten dan membedakan hoaks dan fakta secara dikotomis. Implikasi kasual namun serius dari perubahan media ini adalah tergerusnya tradisi analitik dan menulis.