“Saya Alergi Khilafah, Emang Kenapa…?”

Yang ganjil, seprovokatif apa pun propagandanya, kita tak pernah mendengar secara ekspilisit mereka menyebut nama suatu negara berdaulat sebagai contoh yang harus dirujuk jika kita hendak mendirikan Negara Islam dengan sistem khilafah. Yang mereka ulang-ulang hanyalah adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk mendirikan Negara Islam dengan sistem khilafah untuk menerapkan syariat Islam.

Paling jauh yang bisa diidealisasi oleh mereka adalah Negara Madinah, negara kota yang kemudian menempatkan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya —yang sudah pasti tidak bisa diulang karena ketiadaan peran seorang Nabi/Rasul (Ingat: Madinah sudah eksis lebih dulu sebelum Nabi Muhammad tiba di sana).

https://www.instagram.com/jejaringduniasantri/

Selebihnya, mereka tidak bisa merujuk negara berdaulat mana pun yang bisa diidealisasi sebagai Negara Islam dengan sistem khilafah. Sebab, berdasarkan rekaman sejarah, bahkan sejak era Khalifah ur Rasyidin hingga runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah (Turki) pada awal abad ke-20, bentuk dan pengelolaan negara dijalankan secara berbeda-beda. Keempat khalifah di era Khalifah ur Rasyidin pun dipilih secara berbeda-beda, dan tiga khalifahnya yang terakhir pun meninggal akibat pembunuhan yang dilakukan oleh lawan-lawan politik. Terbunuhnya khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, itu membuka jalan terbelahnya kaum muslim ke dalam firkah-firkah yang saling bermusuhan bahkan hingga kini.

Hingga, sarjana dan sejarawan muslim paling brilian yang hidup pada abad ke-14 sekaliber Ibnu Khaldun pun tak bisa menemukan satu pun apa yang diidealisasi sebagai Negara Islam dalam pengertiannya yang “kaffah”. Melalui mahakaryanya, Mukaddimah, Ibnu Khaldun menelusuri sejarah kerajaan-kerajaan (atau negara-negara) masyarakat Muslim hingga ke masa yang paling jauh ke belakang. Mereka, kekhalifahan setelah era Khalifah ur Rasyidin, itu tak ubahnya kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan di belahan bumi lain, yang satu sama lain saling bermusuhan, hanya yang membedakan adalah agama yang dipeluk oleh para penguasa, yang kekuasaan mereka diperoleh secara turun-temurun.

Dari studi historisnya itu, Ibnu Khaldun berkesimpulan bahwa negara ideal itu tidak ada, dan tidak akan pernah ada dalam kehidupan nyata. Karena itu, bagi Ibnu Khaldun, selain pembentukan dan pengelolaannya didasarkan pada wahyu (baca:syariat), negara yang baik adalah negara yang juga dibentuk dan dikelola berdasarkan pertimbangan akal (aqly )— sesuai dengan setting waktu dan tempat. Dalam istilah Abdul Aziz, apa yang dimaksud Ibnu Khaldun itu tak lain adalah negara rasional —sesuai judul buku atas kajiannya terhadap pemikiran Ibnu Khaldun, Negara Rasional: Warisan Pemikiran Ibnu Khaldun.

Tinggalkan Balasan