Maka, bagi saya, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini menyidangkan perkara keabsahan persyaratan calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, substansi masalahnya bukan ada atau tidak ada ijazah itu. Sebab, ada yang jauh lebih penting ketimbang selembar ijazah: kejujuran!
Dan bagi saya tidak penting apakah setelah MK memutuskan bahwa ijazahnya setingkat SMA terbukti tidak ditemukan, Gibran akan dimakzulkan atau terus dielu-elukan. Yang terpenting dari sidang itu, MK telah membuka kotak pandora. Kotak pandora ketidakjujuran. Kotak pandora patgulipat.
Di negara-negara maju yang demokrasinya sudah matang, seperti di Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Australia, misalnya, ijazah tidak menjadi syarat seseorang untuk menjadi pemimpin politik. Selembar ijazah tidak penting bagi calon-calon pemimpin di negara-negara tersebut. Tak ada keharusan untuk menyertakan ijazah dalam proses kontestasi pemilihan umum. Bukannya pendidikan tidak penting. Tapi di negara-negara maju, tingkat pendidikan masyarakatnya sudah sangat baik. Tingkat kemelekhurufan sudah merata.
Justru, mereka tidak mensyaratkan ijazah karena untuk menghindari diskriminasi. Sebab, dalam demokrasi, pada dasarnya menjadi pemimpin adalah hak setiap orang, punya ijazah atau tidak. Jika ijazah menjadi salah satu persyaratan, maka akan ada banyak orang yang kehilangan hak meskipun memiliki kemampuan setara dengan yang banyak ijazahnya, misalnya.
Hanya di negara-negara berkembang, yang demokrasinya belum matang, selembar ijazah menjadi sesuatu yang sangat penting. Seperti di Pakistan dan Kenya, misalnya, Indonesia menganut sistem pemilihan umum yang mensyaratkan ijazah. Hal itu salah satunya didasarkan pada kondisi pendidikan dan tingkat kemelekhurufan masyarakat yang masih tidak merata. Karena itulah ijazah sebagai salah satu syarat dalam pencalonan pemimpin masih diperlukan.
Karena sudah ditetapkan oleh konstitusi, suka tidak suka, setiap warga negara harus mengakui dan mengikuti aturan mainnya.