Ulama tidak harus memusuhi pemerintah. Jika kebijakan pemerintah baik dan membawa manfaat bagi masyarakat, tentu ulama boleh mendukung. Tetapi kedekatan dengan kekuasaan juga tidak boleh membuat ulama kehilangan keberanian untuk mengingatkannya.
Hal ini sangat relevan dengan keadaan Indonesia sekarang. Pada Acara pengukuhan dan taaruf pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa khidmat 2025–2030 yang dilaksanakan Sabtu, 7 Februari 2026 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyebut pengukuhan pengurus MUI sebagai momentum “bersatunya ulama dan umara”.
Menurut saya, hubungan seperti ini tidak perlu langsung dicurigai. Pemerintah memang membutuhkan nasihat ulama. Ulama juga memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingan masyarakat kepada pemerintah.
Yang perlu dipikirkan adalah apa yang terjadi ketika hubungan tersebut semakin dekat. Apakah ulama masih bisa mengatakan “tidak” ketika ada kebijakan yang keliru? Atau kedekatan dengan kekuasaan justru membuat kritik semakin sulit disampaikan?
Ketika seseorang dengan latar belakang keagamaan berada dalam posisi kekuasaan, bagaimana nilai-nilai agama itu tetap dijaga ketika berhadapan dengan kepentingan jabatan? Saya kira pertanyaan ini lebih penting daripada sekadar menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar.
Al-Ghazali sudah mengingatkan soal harta dan kedudukan. Bukan berarti setiap orang yang masuk pemerintahan pasti kehilangan prinsip. Tetapi semakin dekat seseorang dengan kekuasaan, semakin banyak pula kepentingan yang berada di sekitarnya. Ada jabatan, pengaruh, fasilitas, dan berbagai kepentingan yang bisa datang bersamaan.
Karena itu, ulama yang berada dekat dengan kekuasaan memiliki tantangan yang tidak ringan. Independen bukan berarti harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Bukan juga berarti semua kebijakan pemerintah harus dicurigai. Independen berarti tetap punya pegangan ketika berhadapan dengan kekuasaan.