Tradisi keilmuan adalah urat nadi yang menghidupkan peradaban. Bagi lingkungan pesantren, dunia santri atau para akademisi, kegiatan membaca—baik nderes kitab klasik maupun membedah buku-buku kontemporer—bukan sekadar rutinitas akademik. Ia adalah sebuah instrumen spiritual, sebuah manifestasi ibadah untuk merawat akal sehat yang diamanatkan oleh wahyu pertama: Iqra. Namun, komitmen kolektif kita dalam merawat literasi hari ini sedang diuji oleh paradoks kebijakan publik yang sangat mencemaskan dan membingungkan.
Dunia perbukuan kita menjelang tahun 2026 yang lalu dihantam oleh dua kabar buruk sekaligus. Pertama, mencuatnya isu penerapan pajak buku (PPN) sebesar 12% yang dipastikan akan melambungkan harga buku di pasaran dan memukul daya beli masyarakat. Kedua, yang tak kalah ironis, adalah pemangkasan drastis anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2026 menjadi Rp 377,9 miliar —merosot nyaris setengahnya dari pagu tahun sebelumnya yang mencapai Rp 721 miliar.
Dua kombinasi kebijakan ini laksana pukulan ganda bagi masa depan intelektual bangsa. Kita dipaksa menghadapi kenyataan pahit: akses mandiri untuk membeli buku dipersulit dengan harga yang kian mahal akibat pajak, sementara fasilitas publik yang menyediakan bacaan gratis justru “dicekik” anggarannya hingga sekarat.
Abbasiyah Memperlakukan Buku
Jika menengok ke belakang, pada lembaran sejarah kekhalifahan Islam, kita akan menemukan hal yang sangat kontras antara kebijakan pemerintah hari ini dengan masa keemasan Islam (The Islamic Golden Age) di era Dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma’mun.
Pada abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, dunia Islam memimpin peradaban global bukan karena kekuatan militer atau kemegahan infrastruktur fisiknya semata, melainkan karena keberpihakan total negara terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma’mun mendirikan Bayt al-Hikmah di Baghdad, sebuah institusi yang berfungsi sebagai perpustakaan raksasa, pusat penerjemahan, sekaligus akademi ilmiah.